Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING Prosiding Seminar Nasional
SUMONO SH
Unknown Affiliation
Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM PRESIDENSIL SH, SUMONO
PROSIDING Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan demokrasi dalam sistempresidensiil. Namun sistem presidensiil di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan banyak dilemahkan oleh konstitusi dalam kekuasaan kepala Negara dan Undang-Undang terutama dalam ketentuan jabatan publik. Dalam menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembentukan Undang-Undang, pengawasan dan anggaran memperlambat laju pemerintahan. Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk koalisi untuk membendung laju anggota Dewan Perwakilan Rakyat memerangi pemerintah, namun tidak berhasil.Usulan Ramlan Subakti yang idealis mengenai pemilu legislatif dan presiden dilakukan bersamasama, belum tentu ditanggapi pihak-pihak terkait. Hambatan-hambatan seperti Pemutakhiran Pemilih, Golput, Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum yang tidak cermat menjadi pemikiran untuk diselesaikan.Keywords: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sistem Presidensiil.
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM PRESIDENSIL SH, SUMONO
Prosiding Seminar Nasional Vol 1, No 1 (2014): (Bidang Hukum dan Humaniora) Seminar Nasional Call For Papers UNIBA
Publisher : Prosiding Seminar Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan demokrasi dalam sistem presidensiil. Namun sistem presidensiil di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan banyakdilemahkan oleh konstitusi dalam  kekuasaan kepala Negara dan Undang-Undang terutama dalam ketentuan jabatan publik. Dalam menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidangpembentukan Undang-Undang, pengawasan dan anggaran memperlambat laju pemerintahan. Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk koalisi untuk membendung lajuanggota Dewan Perwakilan Rakyat memerangi pemerintah, namun tidak berhasil. Usulan Ramlan Subakti yang idealis mengenai pemilu legislatif dan presiden dilakukan bersama-sama, belum tentu ditanggapi pihak-pihak terkait. Hambatan-hambatan seperti Pemutakhiran Pemilih, Golput, Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum yang tidak cermat menjadi pemikiran untuk diselesaikan.
Co-Authors