Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax JURNAL PengaMAS Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Dyah Retno Pitasari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PKM METODE PENYUSUNAN PERATURAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA WARI DAN WARI INO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dyah Retno Pitasari; Erland Mouw
JURNAL PengaMAS Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : UNIVERSITAS KHAIRUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/pengamas.v1i2.899

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diadakan di dua desa, yaitu desaWari dan desa Wari Ino. PKM dilaksanakan dengan tujuan agar kedua desa tersebut terlatihdan terampil dalam hal metode pembuatan Perdes secara partisipatiF dan memiliki produkPeraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yangdilaksanakan secara partisipatif. Metode yang digunakan dengan pendekatan ParticipatoryLearning and Action (PLA). Waktu pelaksanaan dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus2018. Kegiatan PKM ini terbagi dalam lima tahap, yaitu (1) survey dan pelatihan identifikasiisu dan masalah, (2) identifikasi legal baseline, (3) penyusunan kajian akademik, (4) prosedurpenyusunan Perdes, (5) mekanisme pengawasan Perdes. Selama PKM berlangsung, terjadipeningkatan kehadiran perangkat desa dan masyarakat yang terdiri dari Ketua RT, KetuaRW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang antusias terlibat aktif memberikan sarantentang penekanan tugas dan wewenang, dan juga larangan masing-masing pihak selamamasih menjabat menjadi perangkat desa yang perlu untuk dimasukan dalam draft RanperdesSOTK. Hal ini dapat dikatakan bahwa Perdes SOTK dibuat dengan melibatkan aspirasimasyarakat di desa mitra
PITPAGANDA SEBAGAI PENUNJANG PERDAGANGAN DAN KARYA INTELEKTUAL BERKATEGORI MEREK Dyah Retno Pitasari
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1143

Abstract

ABSTRACTEforts to rising the intellectual property that support the trade is mean for the living. Pitpaganda not only object whose selling and buy for advertisement propaganda, but needs law protection. Terefore, need to be registered as trademark so get goods trademark and or services trademark certifcate so can use pitpaganda according to the trademark law. Keywords: pitpaganda, law protection, trademark rights INTISARI Usaha untuk meningkatkan hasil ciptaan intelektual yang menunjang perdagangan sangat diperlukan. Munculnya pitpaganda tidak hanya sekadar barang yang diperjualbelikan untuk propaganda iklan, namun perlu aspek perlindungan hukum. Untuk itu, perlu adanya pendafaran hak merek untuk mendapat sertifkat hak merek barang dan/atau hak merek jasa dan menggunakan pitpaganda sesuai dengan peraturan tentang merek. Kata kunci: pitpaganda, perlindungan hukum, hak merek
Reconstruction Of Intellectual Property Rights Protection Policy In Indonesia From A Progressive Law Perspective Dyah Retno Pitasari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7062

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) protection in Indonesia continues to face significant challenges regarding its effectiveness, accessibility, and alignment with the country's socio-cultural realities. Many IPR regulations are modeled on international legal frameworks that often lack contextual relevance to local needs particularly those of indigenous communities, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and traditional artists. This disconnect reveals the insufficient role of the state in ensuring substantive justice across all layers of society. This study seeks to critically assess IPR protection policies through the lens of progressive legal theory a framework introduced by Satjipto Rahardjo, which posits that law should serve social justice and be responsive to societal dynamics. By employing both normative-juridical and sociological methods, this research underscores the urgent need to reconstruct IPR policies so that they go beyond formal legal protection and function as tools for empowering local creative sectors. The findings indicate that a just and equitable IPR protection system must integrally account for social, economic, and cultural dimensions. Progressive law offers a foundational approach for designing policies that are inclusive and responsive to the lived realities of the Indonesian people. Therefore, the reconstruction of IPR policy is not only a legal necessity but also a moral imperative in creating a legal system that is liberating, human-centered, and socially just.
Co-Authors Erland Mouw