Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kadek Dwiky Astawa
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU Kadek Dwiky Astawa
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.98

Abstract

Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam kaitanya hak warga negara dalam bidang politik, penyekenggaraan pemilu sangat erat kaitanya dengan persoalan HAM. Perlindungan HAM akan membawa suatu pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya tentang berperan dalam suatu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan perlindungan HAM. Mahkamah Kontitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindung hak konsitusional warga negara dan perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu fungsi dari MK yang merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konsitusi. Dalam melindungi HAM, MK dapat melihat pada beberapa putusan baik dalam perkara pengujian Undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada parati non parlemen, hak percalonan kepada perseorangan dalam pemilukada, perlindungan hak bagi pertahanan, hak pilih ancaman dan terror, perlindungan hak mencalnkan diri tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.
Co-Authors