Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Ni Desak Kadek Arianti
Universitas Pendidikan Ganesha
Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN SUATU PRODUK Ni Desak Kadek Arianti; Wahyu Wiangga Dipa
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang diakibatkan dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan- penemuan baru. Adanya perubahan maupun temuan- temuan baru tersebut maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsiuntukmenyelesaikansengketayang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas dalam melindungi hak konsumen selain itu juga mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan Industri. HaKI pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROSES DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA SIDETAPA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Ni Desak Kadek Arianti; I Nengah Suastika; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and find out about the legal consequences of marriage dispensation in Sidetapa Village and to review and find out the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage related to the existence of a dispensation for marriage of minors in Sidetapa Village, Banjar District, Buleleng Regency. The type of research used is empirical juridical. This research is descriptive. The location of this study is Sidetapa Village and Singaraja District Court. The informants of this study were to the Head of Sidetapa Village, the Sidetapa Village Community, and the Chairman of the Singaraja District Court. Data collection techniques are carried out by observation techniques, interviews and document studies, which later the data obtained will be analyzed descriptively. The results show that the legal consequences of the marriage dispensation in Sidetapa Village, people who carry out underage marriages and parents do not apply for dispensation, the child born by their mother will not be able to have complete papers, besides that it will be difficult to make administration such as Marriage Certificates, Identity Cards, Family Cards. And the application of the marriage dispensation rules for underage marriages contained in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has not been effectively applied in Sidetapa Village, the ineffectiveness of the rule can be reviewed from two things, namely in terms of community understanding of the rules of marriage dispensation, and there is no socialization from the apparatus that applies the dispensation rules to Sidetapa Village.
Co-Authors I Nengah Suastika Komang Febrinayanti Dantes Wahyu Wiangga Dipa