Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT Hilman Taqiyudin
MUAMALATUNA Vol 10 No 2 (2018): Juli-Desember 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v10i2.1812

Abstract

Zakat bukan hanya persoalan karikatif (kedermawanan) seseorang, juga persoalan otoritatif (hak ijbar) yang dalam hal ini dibutuhkan intervensi dan proaktif pemerintah dan adanya regulasi yang mengikat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah Islam dalam mengelola zakat. Jika zakat dikelola oleh pihak yang kompeten dan mempunyai otoritas yang mempuyai hak ijbar (hak memaksa) serta dengan didukung adanya regulasi yang bukan hanya mengatur masalah pengelolaan, juga mengatur eksistensi para muzakki (pewajib zakat), dimana amil zakat berwenang mendata dan mengaudit kekayaan muzakii, mengambil zakat baik dengan suka rela maupun secara paksa jika muzaki enggan mengeluarkan zakat, maka sudah barang tentu zakat bisa menjadi sebuah instrumen yang signifikan dalam upaya penyeimbangan ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat yaitu supaya harta kekayaan tidak terpusat atau berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Di Indonesia zakat diatur dengan Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 dan amandemennya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Akan tetapi perundang-undangan zakat belum menyentuh pada persoalan hakikat muzakki, baru persoalan pengelolaan dan pengelolanya (amil) zakat. Namun UU zakat relevan dengan amanat konstitusi Negara berupaya jaminan terhadap warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (J), pasal 29 dan pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan sila ke-1 Pancasila.Kata Kunci: Zakat, Instrumen, Upaya menyeimbangkan perekonomian negara
IMPLEMENTATION OF ISBAT NIKAH SOCILIZATION IN RESOLVING UNREGISTERED MARRIAGE REGISTRATION ISSUE (A STUDY AT THE RELIGIOUS COURT OF RANGASBITUNG) Utari Nurhalizah; Hilman Taqiyudin; Tb. Ahmad Mahdi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.4508

Abstract

This study investigates the issue of unregistered marriages in Lebak Regency, which persists due to low public legal awareness, the widespread practice of unregistered (siri) marriages, and various access barriers such as financial constraints and geographical distance from civil registration offices. These circumstances lead to significant legal uncertainty for families, particularly concerning lineage status, inheritance rights, and children's educational entitlements. The research aims to examine the effectiveness of the isbat nikah (marriage legalization) outreach program implemented by the Rngkasbitung Religious Court and to formulate recommendations for enhancing formal marriage registration and strengthening legal protection for the community. Employing a qualitative case study approach, data were collected through interviews with court clerks, partner institutions, and local residents, as well as through document analysis of isbat nikah cases from 2023 to 2025. June 2025. However, persistent challenges remain, particularly the community's pragmatic attitudes and limited institutional infrastructure, which continue to impede the program's optimal implementation.