Garuda - Garba Rujukan Digital

PRAKTIK MUZARA’AH DI PANDEGLANG Dede Permana
MUAMALATUNA Vol 10 No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akad bagi hasil pertanian (muzara‟ah) dipraktikkan oleh para petani di tanah air dengan beragam model dan system pengelolaan, termasuk di kalangan para petani di Kabupaten Pandeglang. Penulis berusaha mempelajari model-model aplikasi muzara‟ah di daerah ini. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama : Bagaimana praktik akad muzaraah pada masyarakat petani di Pandeglang saat ini? Bagaimana kesesuaian akad muzara'ah yang mereka praktikan dengan fikih Islam? Bagaimana kontribusi praktik muzara'ah ini terhadap peningkatan pendapatan para petani di Pandeglang? Beberapa temuan penting dari penelitian ini, di antaranya : Pertama, secara istilah, konsep muzara‟ah belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Pandeglang, meski dalam tataran praktik sebenarnya ia telah dilakukan oleh para petani di berbagai wilayah tanah air dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda. Kedua, kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, dari segi model pembagian hasil pertanian, pola bagi hasil yang dilakukan para petani di Pandeglang ini menggunakan revenue sharing, bukan profit sharing. Keempat, sistem pertanian muzara‟ah terbukti efektif dalam upaya meningkatan taraf ekonomi para petani terutama masyarakat bawah (grass root) di pedesaan.Kata Kunci : Bagi Hasil, Muzara‟ah, Pandeglang

Polemik Kesetaraan Warisan Di Tunisia (1956-2016) Dede Permana
MUAMALATUNA Vol 9 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Usulan kesetaraan warisan 1 : 1 antara pria dan wanita menjadi polemik yang terus terjadi di Tunisia, sejak negeri ini meraih kemerdekaan (1956) hingga kini. Polemik ini berangkat dari titik tolak, apakah makna ayat-ayat kewarisan dalam Alquran itu bersifat qath’i atau dzanni? Kelompok yang pro kesetaraan diwakili oleh kalangan modernis, yang umumnya terdiri dari para intelektual. Sedangkan kelompok yang kontra diwakili oleh para ulama dan akademisi di Universitas Zitouna. Polemik ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio kultural dan politik yang terjadi di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Ia harus dibaca dalam konteks percobaan sekulerisasi yang dilakukan oleh Presiden Habib Borguiba (1956-1987) dan Presiden Ben Ali (1987-2011).Kata Kunci : Kesetaraan, Warisan, Tunisia

PEMBERDAYAAN JURNALISTIK PESANTREN (Studi Kasus Pesantren Darul Iman Pandeglang) Dede Permana
Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 13 No 2 (2020): Juli-Desember
Publisher : Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.7 KB)

Tulisan ini mencoba memaparkan beberapa upaya dan kiprah Pondok Pesantren Terpadu Darul Iman Pandeglang dalam mewujudkan program Jurnalistik Pesantren. Data-data disajikan sedemikian rupa, meski barangkali takkan lepas dari subjektifitas penulis sebagai pengelola pesantren tersebut. Harapan penulis,, tulisan ini dapat menginspirasi pembaca dalam merumuslam · program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesantren. Kata Kunci: Pemberdayaan, Pesantren, Jurnalistik

ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Bahrul Ulum; Yusuf Somawinata; Dede Permana; Sayehu Sayehu; Usman Usman
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21755

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hadhanah (hak asuh) bagi anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena meningkatnya kasus kelahiran anak di luar perkawinan sah yang menimbulkan persoalan mengenai status hukum, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur’an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, hak hadhanah anak hasil zina sepenuhnya berada di tangan ibu, karena hubungan nasab hanya diakui kepada ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia memberikan perluasan makna tanggung jawab ayah biologis melalui pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak. Penelitian ini menghasilkan model hadhanah integratif-berkemaslahatan, yaitu pendekatan yang menggabungkan prinsip syar‘i, asas keadilan sosial, dan konsep the best interest of the child. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak di Indonesia

ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Bahrul Ulum; Yusuf Somawinata; Dede Permana; Sayehu Sayehu; Usman Usman
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21755

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hadhanah (hak asuh) bagi anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena meningkatnya kasus kelahiran anak di luar perkawinan sah yang menimbulkan persoalan mengenai status hukum, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur’an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, hak hadhanah anak hasil zina sepenuhnya berada di tangan ibu, karena hubungan nasab hanya diakui kepada ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia memberikan perluasan makna tanggung jawab ayah biologis melalui pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak. Penelitian ini menghasilkan model hadhanah integratif-berkemaslahatan, yaitu pendekatan yang menggabungkan prinsip syar‘i, asas keadilan sosial, dan konsep the best interest of the child. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak di Indonesia

Waithood Phenomenon In Maqāṣid Al-Syarī‘ah Perspective: Implications for Contemporary Islamic Family Law Munawar Munawar; Dede Permana
Nuris Journal of Education and Islamic Studies Vol. 6 No. 1: January - June 2026
Publisher : Institut Nurul Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52620/jeis.v6i1.278

The phenomenon of waithood, which delays marriage for a long time due to social, economic, educational, and value-changing factors, has become a new reality in contemporary Muslim society. This phenomenon not only impacts social structures but also raises issues in Islamic family law, such as the increasing age of marriage, gender relations, family stability, and the potential for deviant behavior from sharia norms. This article aims to analyze the phenomenon of waithood from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and its implications for the reform of contemporary Islamic family law. This study uses a qualitative approach with library research methods, analyzing classical and contemporary literature on maqāṣid al-syarī‘ah, family sociology, and Islamic family law regulations in various Muslim countries. The results of the study indicate that the phenomenon of waithood is closely related to the objectives of sharia, particularly in safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-‘aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). From a maqāṣid perspective, postponing marriage is justifiable as long as it aims to realize benefits and prevent harm, such as mental, economic, and social readiness. However, if waithood has the potential to undermine the objectives of sharia, normative intervention is needed through family law policies that are more adaptive, contextual, and responsive to social realities. This article emphasizes the importance of the maqāṣid al-shari‘ah approach as an ethical and normative foundation in formulating Islamic family law that is relevant to the challenges of modern society.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search