Garuda - Garba Rujukan Digital

Ekonomi Politik Pengadaan Vaksin oleh Indonesia di Tengah Persaingan Politik Global [The Political Economic Perspective of Vaccine Procurement in Indonesia in the Midst of Global Political Competition] Ignatius Ismanto
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 26 (2021): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i26.5245

The spread of COVID-19 has not only becoming a national issue but also a global issue. Vaccine are viewed as important means in preventing and/or stopping the spread of COVID-19. However, vaccine availability in the midst of the battle against the global pandemic is a highly uncertain situation. There are limited number of countries that can possibly produce the vaccine, such as the United States, China, India, Russia, and England. At the same time, this global pandemic is currently ongoing in between these powerful countries. Therefore, the distribution of the vaccine, which is a rare commodity nowadays, has become their instrument of diplomacy in expanding and strengthening their global influence. This paper uses political-economy approach in examining Indonesia’s efforts in vaccine procurement. This approach means that there are some efforts in combining the political and economy dimension to explain certain phenomenon. This approach is coming from an assumption that politics and economics are the two things that cannot be separated and both are influential towards each other. In this research, international political economy approach does not only take a look at the economic dimension of vaccine procurement, but also the political dimension about this policy. The political dimension taken by Indonesia can express its response regarding global political constellation that kept on developing. Indonesia’s strategy to avoid or to be somewhat independent from a specific country is also an interesting consideration. Vaccine procurement policy by Indonesia is also becomes a reflection from the free and active political foreign policy, where Indonesia has a tendency not to be too close with another competing countries, especially the major players. Bahasa Indonesia Abstract: Penyebaran COVID-19 tidak hanya menjadi isu nasional bagi setiap negara tetapi juga telah menjadi isu global. Vaksin dipandang sebagai sarana yang penting dalam pencegahan dan atau menghentikan penyebaran COVID-19. Namun, ketersediaan vaksin dalam memerangi pandemi global itu dihadapkan pada situasi yang sangat tidak menentu. Produksi vaksin hanya memungkinkan dilakukan oleh sejumlah negara yang sangat terbatas, yaitu Amerika Serikat, China, India, Rusia dan Inggris. Penyebaran COVID-19 pada saat yang sama berlangsung di tengah persaingan pengaruh negara-negara besar itu. Distribusi vaksin, sebagai komoditi yang langka, karena itu menjadi instrumen diplomasi mereka dalam memperluas dan memperkuat pengaruh global negara-negara besar itu. Tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi-politik dalam mengkaji upaya yang ditempuh Indonesia dalam pengadaan vaksin. Pendekatan ekonomi politik yang dimaksudkan itu berupaya memadukan dimensi ekonomi dan dimensi politik dalam menjelaskan suatu fenomena. Pendekatan ekonomi-politik bertolak dari asumsi bahwa ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Dalam kajian ini, pendekatan ekonomi-politik internasional tidak hanya melihat dimensi ekonomi dalam pengadaan vaksin, tetapi juga sekaligus melihat dimensi politik dari kebijakan pengadaan vaksin itu. Dimensi politik dalam pengadaan vaksin yang ditempuh Indonesia itu dapat dipandang sebagai respon terhadap konstelasi politik global yang tengah berkembang. Strategi Indonesia untuk menghindari atau tidak mengandalkan vaksin pada satu negara saja menjadi isu pertimbangan yang menarik. Kebijakan pengadaan vaksin yang ditempuh Indonesia itu sekaligus merupakan pencerminan suatu kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, di mana sikap Indonesia yang cenderung tidak ingin berpihak pada salah satu kekuatan besar yang tengah saling bersaing.

Perubahan Politik dan Rent Seeking Activities [Changes in Political and Rent-Seeking Activities] Ignatius Ismanto
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 9, No 17 (2017): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v9i17.577

The economic crisis that hit Indonesia both in mid-1980s and 1997 has allowed Indonesia to liberalize its economy. Economic liberalization has promoted a deeping of Indonesia’s economic integration into the global capitalist economy. The economic crisis in 1997 not only challanged the economy. The crisis also caused a flourishing of political change: the delegitimizing of an authoritarian regime, the spreading of political liberalization, and the burgeoning of democratization. Decentralization has been adopted as a deepening instrument in promoting democracy. Political pressure for curbing rent seeking activities has been articulated along with the country’s changing economy. Ironically, political liberalization that overhauled the authoritarian structure and power has failed to keep rent seeing activities in check. Rent seeking activities have institutionalized following the country’s changing economy and, therefore, they have been vulnerable to corruption.

Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia [Global Economic Change and Challenges for Indonesia] Ignatius Ismanto; Roy Vincentius Pratikno
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 8, No 16 (2016): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v8i16.726

The shifting of global political-economy since early 1990s has been followed by the expansion of regional economy cooperation forum establishment, such as: NAFTA (North America Free Trade Area), EFTA (European Free Trade Area) and APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Indonesia, together with the other South East Asia countries who join ASEAN (Association of Southeast Asia), is also actively involved in engaging regional economy cooperation forums, such as: ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Jepang Economic Partnership, ASEAN Regional Economi Partnership (ARCEP). The establishment of those economic regionalism is apparently a strategy in responding economical globalization. Indonesia’s involvement in those regional economy cooperations has increased its national commitment, both in going through economical liberization as well as in building its national economy competitiveness. This research describes Indonesian political challanges in responding the dynamic changes of that global economy.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia Ignatius Ismanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.215 KB)

ASEAN (Persekutuan Bangsa Bangsa Asia Tenggara) merupakan bentuk regionalisme di kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang dibentuk pada 1967 itu telah berperan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional selama ini. Sejak Perang Dingin berakhir, ASEAN telah berperan aktif dalam mendorong integrasi ekonomi di antara anggotanya, yaitu melalui pembentukan RTA (Reginal Trade Agreement). Upaya untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan itu ditempuh dengan diperkenalkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 1992. Proses integrasi ekonomi itu akan semakin diperdalam dengan pembentukan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mulai dijalankan sejak 2016. Integrasi ekonomi kawasan itu sesungguhnya merupakan upaya kolektif bagi negara-negara ASEAN dalam merespon perubahan ekonomi global. Proses integrasi ekonomi kawasan itu tidak saja mendorong peningkatan arus barang, jasa serta investasi di antara negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi itu juga memicu peningkatkan arus migrasi tenaga kerja di antara mereka. Perubahan ekonomi kawasan itu memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Pengabdian kepada Msyarakat (PkM) ini dimaksudkan untuk mengidentifaksi peluang dan tantangan perubahan ekonomi itu serta mendiskusikan persiapan bagi masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi peluang dan tantangan itu.

Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia ignatius - ismanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 2 (2019): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mempersiapkan Masyarakat Menghadapi Era I
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Masyarakat Indonesia umumnya kurang memberikan perhatian terhadap gagasan dan konsekuensi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), suatu kesepakatan regional yang telah dirumuskan oleh negara-negara ASEAN pada 2016. MEA dapat dipandang sebagai gagasan besar yaitu untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan, dan karena itu dapat membawa implikasi sosial yang luas bagi masyarakat ASEAN, termasuk Indonesia. MEA merupakan bentuk regionalisme yang penting di kawasan Asia Tenggara. MEA menjadi strategi kolektif ASEAN dalam menyikapi perubahan ekonomi-politik global. Perubahan ekonomi-politik global yang dewasa ini tidak lagi dicirikan oleh persaingan ideologi tetapi oleh persaingan ekonomi. Kawasan Asia Tenggara merupakan arena persaingan kepentingan negara-negara besar. MEA menjadi instrumen ekonomi yang digunakan ASEAN dalam mendukung agenda politik ASEAN dalam mempertahan stablitas kawasan di tengah perubahan ekonomi-politik global itu. MEA memerlukan dukungan keterlibatan aktor yang luas, tidak hanya negara tetapi juga aktor-aktor non-negara, seperti: perguruan tinggi, gereja, NGO, kalangan usaha dan lain-lain. PkM ini diselenggarakan pada kalangan muda komunitas gereja GPIB Jemaat Karunia di Ciputat – Tangerang Selatan. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pembentukan MEA, serta memahami tantangan perubahan ekonomi seiring dengan proses integrasi ekonomi kawasan. Kegiatan PkM ini mengembangkan pendekatan interaktif, yaitu dengan memberikan seminar dan membuka kesempatan untuk tanya-jawab dan berdiskusi. Ada-pun materi seminar difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan : (i) latar-belakangan ASEAN dalam pembentukan MEA, (ii) kepentingan ASEAN dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan, (iii) proses integrasi ekonomi kawasan, dan (iv) tantangan pembentukan MEA. Untuk menilai efektivitas penyampaian materi dilengkapi dengan ‘kuis berhadiah’ yang diberikan setelah diskusi dan tanya-jawab.

Meembangun Kohesi Sosial dalam Masyarakat Majemuk di Tengah Tantangan Pandemi ignatius - ismanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Pandemi Covid 19 merupakan isu global dan menjadi ancaman keamanan non-tradisional bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menanggulangi bencana nasional itu. Kebijakan PSBB juga menjadi acuan bagi kegiatan social bagi warga komunitas gereja Lingkungan Santa Theresia, Paroki Santa Maria Regina, Bintaro Jaya. Namun, selama masa pandemi itu warga komunitas tetap ingin merawat kohesi social yang selama ini telah mereka bina. Sehubungan itu dirancang kegiatan-kegiatan yang membuka keterlibatan warga dan sekaligus kegiatan itu juga dapat membawa manfaat konkrit bagi warga masyarakat yang lebih luas. Gerakan “Ayo Berbagi” menjadi sarana bagi warga dalam ikut serta membangun kohesi social, memperkuat identitas masyarakat yang majemuk dan sekaligus dapat dipandang sebagai salah satu strategi keterlibatan masyarakat dalam ikut serta mengatasi ancaman keamanan non-tradisional.

COVID-19 & UNESCO GLOBAL GEOPARK KALDERA TOBA: PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN DANAU TOBA [COVID-19 & UNESCO GLOBAL GEOPARK TOBA CALDERA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN LAKE TOBA AREA] Karmel Hebron Simatupang; Ignatius Ismanto
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 13, No 25 (2021): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v13i25.4469

In the amidst of the Covid-19 pandemic, Toba Caldera was designated as a member of the UNESCO Global Geopark (UGG), in July 2020. This status becomes a very important opportunity and challenge in encouraging the development of sustainable tourism in the super-priority tourism destination of Lake Toba. This is following the demands of the new normal adaptation in the era of Covid-19. Thus, this paper aims to study and analyze how the status of Toba Caldera UGG amid the Covid-19 pandemic can be used as a strategy to strengthen the implementation of sustainable tourism development based on environmental, cultural and biological conservation. The research method was carried out with a descriptive qualitative approach, by conducting a literature study and interviews. In this study, it was found that the new normal of tourism in the Covid-19 pandemic era was in line with the spirit of conservation, restoration and revitalization of the Toba Caldera UGG geo-sites and thus strengthening the implementation of sustainable tourism in the Lake Toba region. In welcoming a better new normal era, the Government should not hesitate to take policies that prioritize environmental sustainability and discontinue the obsolete pattern of being greedy that harms the environment.Bahasa Indonesia Abstract: Di tengah pandemi Covid-19, Geopark Kaldera Toba ditetapkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG), Juli 2020 yang lalu. Status ini menjadi peluang dan tantangan sangat penting dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi superprioritas Kawasan wisata Danau Toba. Hal ini bersesuaian dengan tuntutan adaptasi new normal dalam era pandemi Covid-19. Paper ini dengan demikian bertujuan untuk melakukan studi dan analisis bagaimana status UGG Kaldera Toba di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadi siasat memperkuat implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis konservasi lingkungan, budaya dan hayati. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan studi literature dan wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa new normal pariwisata era pandemi Covid-19 sejalan dengan semangat konservasi, restorasi dan revitalisasi situs-situs UGG Kaldera Toba dan dengan demikian dapat memperkuat implementasi pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba. Dalam menyongsong era new normal yang lebih baik, agar Pemerintah tidak perlu ragu mengambil kebijakan yang mendahulukan kelestarian lingkungan dan menghentikan pola lama yang serakah pada lingkungan.

Penguatan Civil Society bagi Demokrasi ignatius - ismanto
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1486

Civil Society (kekuatan masyarakat) merupakan salah satu elemen yang penting dalam demokrasi. Indonesia telah mengalami perubahan politik yang dramatis sejak 1999. Namun, perubahan itu belum mampu mendorong perubahan yang berarti bagi penguatan demokrasi. Perubahan politik telah mendorong persaingan politik semakin kompetitif. Namun persaingan politik yang semakin tajam telah menyuburkan kebangkitan sentiment primordial (ikatan etnis, suku dan agama) akhir-akhir ini menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Konflik etnis dalam masyarakat yang pluralistik menjadi tantangan serius bagi bagi pelemahan civil society di Indonesia. Tujuan kegiatan PkM ini dimaksudkan sebagai upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai: keberagaman serta toleransi dan sekaligus upaya untuk menggugah pemikiran kreatif dalam penguatan civil society, terlebih dalam menyikapi pelaksanaan pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini yaitu melalui talk show yang melibatkan aktivis maupun pengurus organisasi kemasyarakatan. Kegiatan PkM memperoleh sambutan dari peserta dan menjadikan inspirasi mereka dalam agenda kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search