Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Justitia et Pax
Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1144

Abstract

ABSTRACT In the Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has emerged a new terminology named Te Government Contract Workers. Te presence of the Government Contract Workers followed by a reason but as part of the Bureaucratic Reform to improve the professionalism of the state apparatus, one of which is done by structuring the management system in terms of procurement and the appointment of the State Civil Apparatus.But, the law protection provided by the Government for the Government Contract Workers is perceived not enough. Terefore, the form of law protection that should be given are rights received by the Government Contract Workers related with welafare, appointment of the Government Contract Workers to be the Government Permanent Workers, Issue Te Government Regulations about Te Government Contract Workers Management. Keywords:Law Protection,TeGovernment Contract Workers, Bureaucratic Reform INTISARI Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah muncul peristilahan baru, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya PPPK bukan tanpa alasan namun sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara yang salah satunya dilakukan dengan penataan sistem manajemen dalam hal pengadaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara. Tetapi, perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah untuk PPPK saat ini masih dirasa belum cukup. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan yaitu mengenai hak yang diterima PPPK yang terkait dengan kesejahteraan, pengangkatan PPPK menjadi PNS, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Reformasi Birokrasi.
Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ) Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art2

Abstract

Circular Letter of the Minister of Home Affairs ('SE Mendagri') No. 821/5492/SJ grants authority to the Mayor (in charge) of the Province to re-assignation or to dismiss civil servants ('PNS') or state civil apparatus ('ASN') without the approval of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), and thus, such policy has caused several polemics, particularly in reagards to the re-assignation of Civil Servants. The problems in this study are first, what is the position of SE Mendagri No. 821/5492/SJ among the legal instruments issued by the government? Second, How are efforts to actualise the Meritocracy System following the Authority of Acting Regional Heads to Re-assign Civil Servants Based on SE Mendagri No. 821/5492/SJ? The approach in this study employs a statutory and conceptual regulatory approach, whilst the type of research used is normative legal research. The data collection method utilises literature studies. The results of the study indicate that SE Mendagri is included in policy regulations and the government needs to revoke and declare it invalid to actualize meritocracy. The conclusion of the study presents that the SE Mendagri is a policy regulation in accordance with the characteristics of the policy regulation that has been described and the government needs to revoke and declare it invalid to realize the implementation of the meritocracy system.Keywords: Circular Letter, Meritocracy System, Re-assignation. AbstrakSurat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 821/5492/SJ memberikan wewenang kepada Wali Kota (Pj) Provinsi untuk melakukan mutasi atau pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan hal tersebut menimbulkan beberapa polemik, terutama dalam hal mutasi Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kedudukan SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ dalam instrumen hukum pemerintahan, dan kedua, bagaimana upaya mewujudkan Sistem Meritokrasi pasca lahirnya Kewenangan Pj Kepala Daerah untuk Memutasi PNS Berdasarkan SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SE Mendagri termasuk dalam peraturan kebijakan dan pemerintah perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk mewujudkan meritokrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah SE Mendagri merupakan peraturan kebijakan sesuai dengan ciri-ciri peraturan kebijakan yang telah diuraikan dan pemerintah perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku untuk mewujudkan implementasi sistem meritokrasi.Kata Kunci: Meritokrasi, Mutasi, Surat Edaran.
Co-Authors