<![CDATA[ABSTRAKDilatarbelakangi oleh banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yangbekerja sebagai pekerja konstruksi yang hak-haknya tidak dipenuhi ketikamengalami kecelakaan kerja, walaupun peraturan di Indonesia maupun diMalaysia telah menjamin akan dipenuhinya kerugian mereka melalui asuransi.Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum itu terdapat pada prosespemberangkatan mereka yang hampir setengahnya berangkat tanpa menggunakan dokumen atau illegal, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja maka nasib pekerja tersebut tergantung pada “kebaikan†majikannya, kalau majikannya “baik†maka mereka diuruskan dokumen dan diasuransikan atau diberikan biaya pemulihan, tapi sebaliknya kalau mereka “tidak baikâ€, maka pekerja tersebut akan ditelantarkan, sehingga yang menolong adalah teman-teman sesama pekerja konstruksi dari daerah asal yang sama. Tidak demikian dengan Tenaga Kerja Indonesia yang berdokumen, majikan akan mengasuransikan mereka karena jika tidak melakukan hal tersebut dan dilaporkan, maka majikan itu akan terkena sanksi. Upaya untuk mengatasi kendala oleh Disnakertrans di Kabupaten Malang telah dilakukan dengan mensosialisasikan pemberangkatan dengan menggunakan dokumen, tapi kesulitannya adalah luasnya wilayah Kabupaten Malang yang menyebabkan pengawasan keberangkatan TKI yang melalui kabupaten atau kota lain tidak mudah untuk dilakukan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Ganti Rugi,Kecelakaan Kerja, Pekerja Konstruksi.]]>
