Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MALANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA Sulthon Miladiyanto; Ririen Ambarsari; Anindya Bidasari
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2234.77 KB) | DOI: 10.38043/jah.v1i2.410

Abstract

Cultural heritage is a nation's assets that have very valuable values, in which they are able to tell many historical events of the struggle as learning material to build the nation's character and have high artistic values that are able to inspire and have economic value for the prosperity of society. Therefore, it needs a planned and systematic effort to provide protection to cultural heritage. The constitution is the basis for the legislation promulgated by both central and regional governments including Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, East Java Governor Regulation Number 66 of 2015 concerning Preservation of Cultural Heritage in East Java Province, and Malang City Regulation Number 1 of 2018 concerning Cultural Heritage and other relevant laws and regulations. Malang City Government through several businesses that retain historical heritage buildings: 1) Utilization of the utilization of Cultural Heritage for the benefit of the people's welfare while maintaining its sustainability, 2) Revitalization is a development activity aimed at regrowing the important values of Cultural Heritage by adjusting the function of a new space that is not in conflict with the principles of preservation and cultural values of the community, and 3) Adaptation is an effort to develop a Cultural Heritage for activities that are more in line with the needs of the present by making limited changes that will not result in deterioration in its importance or damage to parts that have important value.
KEPASTIAN HUKUM KELOMPOK TANI PANORAMA MENURUT SK BUPATI MALANG No. 188.45/22/2/KEP/35.07.013/2019 Sulistio Sulistio; Anindya Bidasari
Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer Vol. 1 No. 02 (2023): Sosiologis
Publisher : Cendekiawan Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.681 KB)

Abstract

Ide membuat kelompok berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhan secara individual seperti yang dialami kelompok tani panorama yang kurang mampu sehingga mereka membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Penelitian dilakukan sebagai upaya membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan yang diberikan mampu memberikan dorongan untuk kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pamotan Kacamatan Dampit Kabupaten Malang. Data primer didapat dari observasi dan wawancara langsung dengan informan serta analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah kabupaten malang berperan dalam pengembangan kelompok tani panorama dengan memberi penyuluhan dan pelatihan terhadap anggota kelompok tani, fenemona tersebut menandakan bahwa pemerintah serta stakeholder telah ikut menjalankan tugas mereka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memfasilitasi permodalan usaha tani terbukti dengan perlindungan hukum terhadap kelompok tani panorama mendapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan pinjaman KUR untuk operasional pertaian dengan bunga kecil dan juga mendapat bantuan berupa mesin untuk, alat transportasi dan bahan bangunan untuk menunjang kualitas produksi tani kelompok tani panorama
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Nikah Sirri bagi Kedudukan Anak :Studi Kasus di Desa Bangelan Linda Kurniawati; Suciati Suciati; Anindya Bidasari
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v1i1.27

Abstract

Tujuan penelitian ini lebih pada mengkaji status anak yang lahir dari pernikahan sirri yang merupakan objek studi dalam hukum dan hukum Islam. Pernikahan sirri berbeda dengan pernikahan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan sirri sesuai hukum Islam berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan, tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat-syarat dan rukunnya pernikahan atau perkawinan. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak memiliki surat nikah, anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum perdata yang berkaitan dengan rumah tangga. Tempat penelitian ini berada di desa Bangelan. Ada 10 persen dari 100 penduduk desa di Bangelan melakukan pernikahan sirri dengan berbagai alasan. Dari hasil pernikahan sirri ada keturunan, dan berupaya mendapatkan pengakuan hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian dimulai dengan pemeriksaan data yang dikumpulkan dari data primer (Undang-Undang) dan sekunder (buku dan jurnal ilmiah). Hasil penelitian dianalisis dengan dengan cara analisis kualitatif.