Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) saat Covid-19 meningkat di Indonesia Thoby Araya Kattsoff; Mahendra Wijaya Kusuma; Baiq Vidia Haerunnisa; Fathul Hamdani; Ana Fauzia
Indonesia Berdaya Vol 3, No 1: November 2021-January 2022
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022166

Abstract

Sejak mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020, setidaknya hingga 18 Oktober 2021 ada sebanya 4.235.384 kasus terjangkit COVID-19, diikuti dengan jumlah laporan kematian mencapai 142.999 kasus.  Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sampai kepada kurang optimalnya penegakan hukum terhadap aturan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk menekan penyebaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan diatur suatu kebijakan untuk mengatasi wabah/virus yang menular, salah satunya adalah Karantina wilayah atau Lockdown. Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia mengharuskan pemberlakukan lockdown menggunakan pendekatan yang mendukung adat istiadat pada tiap daerah dengan melibatkan tokoh adat setempat sehingga lockdown dapat berjalan dengan maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan memberikan analisa terkait bagaimana kemungkinan munculnya varian baru dan meningkatnya kasus Covid-19 di kemudian hari. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang sifatnya refresif dengan memberlakukan karantina wilayah (lockdown).
Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown Rusdianto Rusdianto; Lalu Aria Nata Kusuma; Muhamad Sahril Gunawan; Ana Fauzia; Fathul Hamdani
Indonesia Berdaya Vol 3, No 1: November 2021-January 2022
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022162

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Akibat dari adanya pandemi Covid-19, seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis multisektoral yang berdampak pada aspek kesehatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum efektif untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19, apalagi jika melihat varian baru Covid-19 yaitu Omicron, maka dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan yaitu melalui penerapan karantina wilayah atau Lockdown. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus Covid-19 melalui penerapan karantina wilayah atau lockdown. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan karantina wilayah pada saat kasus Covid-19 meningkat merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dengan tetap mengedepankan perlindungan dan distribusi kebutuhan hidup dasar dan hewan ternak untuk masyarakat selama dikarantina wilayah.
Reconstruction the Major’s Policy in Order to Economic and Poverty Recovery in Pandemic at Pasuruan City East Java, Indonesia Ana Fauzia
International Journal of Islamic and Social Sciences (ISOS) Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic not only has an impact on the health aspect of the community, but also has an impact on the declining level of the economy and community welfare. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) of Pasuruan City, since the arrival of the Covid-19 pandemic, poverty in Pasuruan City has increased by 0.20 percentage points. The purpose of this study is to analyze how the impact of the Covid-19 pandemic on the economy of the community in Pasuruan City, as well as solutions or policies that can be implemented by the Pasuruan City Government. The method used in this research is normative legal research using the approach of applying the law, conceptual, and case. The results of the study show that the Covid-19 pandemic has had a tremendous impact on various sectors, one of which is the economy of the people of Pasuruan City. So that the situation and conditions need responsive efforts from the Regional Government of Pasuruan City in where the steps from the demand side themselves, could be in the form of (1) tax incentives, loan interest subsidies, and credit restructuring to the firms (including micro, small, and medium enterprises) to jumpstart their activities; (2) employment and income provision for the furloughed (unpaid leave) workers to make sure that the workers have a decent livelihood and to prevent them from falling into poverty; and (3) inclusive protection for the workers, both in terms of social protection and employment agreement. As for the supply side, efforts can be made by (1) increasing access to secondary and tertiary education; (2) enhance the quality of education; and (3) provide training and education for workers and everyone over the lifecycle. So that through this idea it is hoped that it can be a solution for the economic recovery of the community in Pasuruan City due to the Covid-19 Pandemic.