Sri Sulistyawati
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM DOUBLE TRACK SISTEM (SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN)TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT DESA BANDAR SONO KABUPATEN BATUBARA Sri Sulistyawati; Iwan Setyawan; Nelvitia Purba; Lukman Harun Siregar
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2020): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v4i1.379

Abstract

Kabupaten Batu Bara terletak di daerah pinggiran pantai yang memiliki Pelabuhan namun pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sumatera Utara ini banyak juga terdapat Pelabuhan yang ilegal yang pengawasan di garis pantai tersebut yang relatif lemah. Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang dekat dengan Malaysia karena Narkoba tersebut mayoritas berasal dari luar negeri . Masa modren saat ini dengan mudahnya untuk mendapatkan barang haram tersebut dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab . Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan Komprehensif meliputi : Preventif, Represif, Terapi Dan Rehabilitasi.Tindakan Preventif yang dilakukan salah satunya dengan Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan Bahaya Narkoba dan apa itu sebenarnya Double Track Sistem yang belum dipahami oleh masyarakat. Metode Pelaksanaan antara lain Mengidentifikasi Kebutuhan Sosialisasi Sebelum Kegiatan dilaksanakan akan dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan potensi –potensi untuk penyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan Hukum ini , yang meliputi tenaga ahli (Pelatih dan Narasumber). Menyusun Desain penyuluhan Hukum Desain sosialisasi ini mencakup gagasan dan rencana Penyuluhan Hukum ini di Kabupaten Batubara ini terletak di pinggir Pantai. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah merupakan salah satu Gerakan Kampanye menolak penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi Program Pemerintah di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya Penyalahgunaan Narkotika merupakan kategori sebuah tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) ,oleh karena itu perlu ditangani secara intensif. Strategi pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ini terdapat tiga unsur yang utama antara lain :Pencegahan, Penindakan dan Peran Masyarakat.Pencegahan yang dilakukan kepada masyarakat dengan bersifat intensif mengadakan Penyuluhan Hukum yang merupakan satu satu Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Langkat Sri Sulistyawati; Iwan Setiawan; Bambang Hermanto
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i1.3530

Abstract

Narcotics abuse is a danger that can destroy the next generation and hinder the development of the Indonesian nation in carrying out development in every sector of life. The narcotics problem is very much a concern of the people of Indonesia and especially the Province of North Sumatra because this province is ranked second after the Special Capital Region of Jakarta in the number of narcotics users. This research is very important in order to help the government program in order to avoid the youth of the nation's successors of narcotics users and provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse. That the application of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics has set about a double track system where narcotics addicts can be punished with actions in the form of rehabilitation. But in its application the judge always imposes criminal sanctions in the form of prison for drug addicts. So that more and more drug addicts in prison. The problems discussed in this study are the implementation of the double track system model, criminal sanctions and actions as a criminal system for the perpetrators of narcotics abuse crimes in Langkat Class II Penitentiary, whether this double track system can be implemented and whatever is an obstacle in the implementation of this double track system, by using the socio-legal research approach. Conclusions from the results of the study up to now the criminal system that was handed down in the Langkat District Court against narcotics criminals still used a single track system, so that all prisoners who served their sentences in Class II A Narcotics Lap Langkat were sentenced in the form of imprisonment.