Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

COMPARATION OF TRADING IN INFLUENCE REGULATIONS BETWEEN INDONESIA’S AND VARIOUS COUNTRIES IN EUROPE Ikhsan Romansah Gawi; Muhamad Irsyad Imtichani
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.387 KB)

Abstract

Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta merusak prinsip kesetaraan sosial di masyarakat. Maka dari itu dibutuhkanlah kerjasama masyarakat Internasional untuk memeranginya. Berangkat dari pikiran tersebut diadakanlah United Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu klausul menarik dalam UNCAC yaitu mengenai trading in influence. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana pengaturan trading in influence di Indonesia serta dikomparasikan dengan berbagai negara. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum mengatur trading in influence dalam peraturan-perundang-undangannya meski sudah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini juga membandingkan mengenai pengaturan trading in influence pada beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Hungaria
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PESANGON BAGI PEKERJA PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA DAN KELUARGANYA Ikhsan Romansah Gawi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikhsan Romansah Gawi, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ikhsangawi@gmail.com ABSTRAK Pada November 2020 Pemerintah Resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam berbagai aspek termasuk ketenagakerjaan. Kemudahan dalam bidang ketenagakerjaan tercermin pada aspek pengupahan dan pesangon. Namun demikian terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam rumusan pengupahan dan pesangon bagi UMK. Jika pada pengupahan, pemerintah masih hadir melalui ambang batas sedangkan pada pesangon, besarannya hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni perundang-undangan, analitis dan komparatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan pesangon bagi pekerja UMK tidak daapt memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya. Kata Kunci: Pesangon, UMKM, kesepakatan ABSTRACT In November 2020, the Government officially passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This law gives ease to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in all aspects including employment. This ease is reflected in wages and pensions. However, there have been some principal changes in the formulation of wages and pensions for small and micro-enterprises. In the wage payment system, the threshold is set by the government while the pension refers to an agreement. This issue urges the author to delve deeper into the case to find out whether this provision could protect workers and their families. Moreover, this research also studies the concept of pensions that is ideal for the workers of micro and small businesses. This research employed a normative method, statutory, analytical, and comparative approaches, revealing that the provision of pensions for the small and micro business workers cannot give any protection to the workers and their families. Keywo
COMPARATION OF TRADING IN INFLUENCE REGULATIONS BETWEEN INDONESIA’S AND VARIOUS COUNTRIES IN EUROPE Ikhsan Romansah Gawi; Muhamad Irsyad Imtichani
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.387 KB)

Abstract

Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta merusak prinsip kesetaraan sosial di masyarakat. Maka dari itu dibutuhkanlah kerjasama masyarakat Internasional untuk memeranginya. Berangkat dari pikiran tersebut diadakanlah United Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu klausul menarik dalam UNCAC yaitu mengenai trading in influence. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana pengaturan trading in influence di Indonesia serta dikomparasikan dengan berbagai negara. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum mengatur trading in influence dalam peraturan-perundang-undangannya meski sudah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini juga membandingkan mengenai pengaturan trading in influence pada beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Hungaria