Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Reformasi Kebijakan Hukum Terkait Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Yang Berbasis Nilai Keadilan Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.111

Abstract

Copyright is a high reality of various values, including economic value, this is because copyright that is born of copyright, taste, and intention is able to color the development of human life through objects born from the copyright process. However, in its development various copyrights were not considered in this country. The rise of piracy on song copyrights, for example, is only able to benefit the perpetrators of piracy of song copyrights economically, meanwhile there are not many creators who can seek justice about it. This is increasingly unfair with the existence of Article 112 to Article 119 of Law Number 28 of 2014 changing copyright offenses to complaint offenses that increasingly marginalize the rights of the creators of copyrighted works in this country. Therefore it is necessary to have a joint discussion related to the political development of criminal law related to copyright offenses.Keywords: Copyright, Piracy Hak Cipta adalah suatu realitas yang tinggi akan berbagai nilai, termasuk didalamnya nilai ekonomis, hal ini dikarenakan hak cipta yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa mampu mewarnai perkembangan kehidupan umat manusia melalui benda yang lahir dari proses cipta tersebut. Namun dalam perkembangannya berbagai hak cipta tidaklah diperhatikan di negara ini. Maraknya pembajakan akan hak cipta lagu misalnya, hanya mampu menguntungkan bagi oknum pelaku pembajakan hak cipta lagu tersebut secara ekonomis, sementara itu pihak pencipta tidak banyak yang dapat mengupayakan keadilan akan hal itu. Hal ini semakin bertambah tidak adil dengan adanya Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 merubah delik hak cipta menjadi delik aduan yang semakin memarjinalkan hak dari pencipta suatu karya cipta di negara ini. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan bersama terkait pembangunan politik hukum pidana terkai delik hak cipta.Kata kunci: Hak Cipta, Pembajakan
Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif suryati suryati; teguh anindito; wiwin muchtar wiyono; nurlaeli sukesti ariani nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.4 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.180

Abstract

Abstract The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being. Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia. Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik wiwin mochtar wiyono; suryati suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.731 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.177

Abstract

Abstract The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty. Abstrak Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah.