Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Theresia Simatupang
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN HUKUM EKSEKUSI PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 17 AYAT (2) UU K-PKPU Theresia Simatupang; Rhonald Sianturi Hasudungan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.276

Abstract

Abstract This article discusses the execution of curator reward in terms of bankruptcy cancellation by Supreme Court in which Article 17 subsection (2) of Bankruptcy Law regulates that the decision is performed by the judge assembly on Final Appeal/Judicial Review. However, it is practically carried out by the judges of the Commercial Court. The method of this research is juridical normative. The result of this research indicates that the decision of curator reward execution in contrast with Article 17 subsection (2) of Bankruptcy Law could not be executed. Consequently, the injured party may take civil lawsuit, request for annulment of the decision to the Supreme Court or file judicial review. Key words: execution of judge decision, curator reward, bankruptcy cancellation
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ASKES PASCA PEMBUBARAN PT ASKES (PERSERO) Ronald H. Sianturi; Theresia Simatupang; Mrs. Rahmayanti; Satria B. Hariandja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.092 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16034

Abstract

This article discusses about the Askes Workers rights protection after `dissolution without liquidation of PT. Askes (Persero), which The Askes Workers turned to BPJS Kesehatan workers. This research is yuridis normative by using secondary data. The results showed that the workers’ rights protection after dissolution based on Law No.13 of 2003 and The Employment Agreement between Workers with PT. Askes (Persero). The workers’ rights changes in BPJS Kesehatan requires the worker approval. Industrial disputes can be resolved through bipartite mechanism, non-litigation and litigation. Artikel ini membahas tentang perlindungan hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) tanpa likuidasi dimana pekerja Askes beralih menjadi Pekerja BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT Askes (Persero) dimana perubahan hak-hak pekerja memerlukan persetujuan dari Pekerja. Perselisihan hubungan industrial dapat timbul akibat pembubaran PT Askes (Persero) dapat diselesaikan melalui mekanisme bipartit, non litigasi maupun litigasi.
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan : No 1590 K/Pid. Sus/2015) Sitorus, Togu Aristo; Roni, Eko Wahyu; Simatupang, Theresia
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i3.2136

Abstract

Tujuan penulisan naskah ini yaitu pertama. Untuk mengetahui seperti apa pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dihubungkan dengan kredit fiktif berdasarkan Undang-undang yang sudah ditentukan tentang pertanggung jawaban tindak pidana korupsi. Kedua, untuk menganalisis Kebijakan Bank BNI terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif. Ketiga, guna melakukan analisis pertimbangan Hakim untuk membuat putusan terhadap terdakwa pelaku Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Mahkama Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu Dalam perspektif filsafat hukum akan dikaji mengenai nilai-nilai yang memengaruhi perilaku dari pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan digunakan penelitian hukum normatif menemukan kebenaran koherensi dalam penelaahan hukum secara prinsip yang ada baik secara hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan tiga rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, Bagaimanakah kebijakan BNI terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif yang dilakukan pelaku. Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015).
Co-Authors Mrs. Rahmayanti Rhonald Sianturi Hasudungan Ronald H. Sianturi Roni, Eko Wahyu Satria B. Hariandja Sitorus, Togu Aristo