Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Abdul Tayib
Unizar Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menggunakan Alat Penyadapan dalam Penanganan Kasus Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Abdul Tayib; Sumarni Sumarni
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.005 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggunakan alat penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun sebelum dilakukannya penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, dan Pasal 12 D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Co-Authors Sumarni Sumarni