<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: 1) praktek penangkapan terduga terorisme di Bima. 2) penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima. Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Sumber data adalah beberapa informan kunci yang terdiri dari 2 (Dua) orang penyidik kepolisian, 1 (satu) orang kepala Desa, 1 (satu) orang masyarakat, 1 (satu) orang keluarga Korban dan 2 (dua) orang mantan narapidana terorisme. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, serta penelusuran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian diuraikan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama praktek penangkapan terduga terorisme di Bima masih banyak di temukan, aparat penegak hukum mengabaikan asas parduga tidak bersalah dan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat melakukan penangkapan terduga terorisme di lapangan. kedua penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksesuaiannya UU No. 5 Tahun 2018 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme]]>
