<![CDATA[Berlakunya UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan. Namun hal ini tidak serta merta menuntaskan persoalan pernikahan anak di NTB. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persolan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB. Perlu kebijakan hukum pencegahan pernikahan anak di NTB yakni penetapan perda pencegahan pernikahan anak. Permasalahan yang hendak di kaji dalam tulisan ini yakni bagaimana kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB telah merespon perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di propemraperda 2020. Hadirnya Raperda tentang pencegahan perniakahan anak diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas.]]>
