A. Ratna Wulan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH A. Ratna Wulan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2017): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (995.732 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i2.4859

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dan perspektif siyasah dauliyah terhadap pelak­sanaan kekebalan tersebut. Lahirnya Konvensi Wina 1961 berawal dari duta Rusia yang ditangkap dengan tuduhan penipuan di negara Inggris. Hal ini menye­babkan per­tikaian di antara dua negara tersebut. Inggris kemudian mengajukan RUU bahwa diplomat dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana. Dokumen tersebut menjadi dasar kekebalan dan keisti­mewaan diplo­matik masa kini. Seorang diplomat yang akan melak­sanakan tugas harus mendapat jaminan keamanan dan persetujuan dari negara penerima, ia akan mendapatkan sebuah paspor hitam dan menikmati kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara penerima yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Dalam siyasah dauliyah seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat status aman yakni dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama ia bertugas.