Lutfi Fahrul Rizal
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) As-Sa’adah Sumedang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PARLIAMENTARY DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD: DALAM OTOKRITIK POLITIK ISLAM KONTEMPORER Lutfi Fahrul Rizal
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 11, No 1 (2017): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (924.735 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v11i1.4856

Abstract

AbstrakPartai politik merupakan salah satu lembaga penting yang memiliki peranan dan fungsi strategis dalam keberlangsungan kegiatan perpo­litikan di Indonesia. Terlebih lagi pasca dibukanya “kran” reformasi yang memberikan kebebasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggagas dan membentuk sebuah partai politik. Akan tetapi, dengan dibukanya ruang tersebut semakin memberikan peluang akan terben­tuknya paham primodialisme sempit yang justru lebih mengedepankan kepentingan sekelompok atau segelintir orang, ketimbang harus me­mi­kirkan kepentingan bersama dan tentunya akan mempengaruhi rasa per­satuan dan kesatuan yang termaktub pada sila ke-3. Political thres­hold selama ini dianggap sukses sebagai langkah upaya penye­derhanaan keberadaan multi partai politik di Indonesia secara alami dan normatif. Namun, dalam penyelenggaraannya seringkali dilakukan cenderung ti­dak berorientasi pada kemaslahatan umum (public oriented), terutama oleh kelompok pemenang pada saat ini. Padahal, kajian politik Islam kontemporer memiliki perinsip dengan kaidah tasharruful imami ‘ala ro’iyyatihi manutun bi al-maslahat, yang berarti bahwa segala kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemimpin haruslah sarat dengan nilai kemaslahatan bersama demi terbentuknya masyarakat madani dan baldan thayyibah.Kata kunci: Political Threshold, Politik Islam, Partai Politik