Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate Gunawan Hi Abbas; Paulus Tri Arso
Kosmik Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698

The concrete legal problem that becomes the problem in the city of Ternate is that the center of the supply of liquor (miras) is very high from various centers of Halmahera which are imported by sea, so that it makes it a bit difficult for the police to detect it, this should get serious attention from the city government of Ternate to deal with the problem. liquor which is widely consumed by the wider community, even traded in free places, ironically again among the younger generation, students, who can get it in a freely accessible place. In fact, the influence on the attitudes and actions of perpetrators of these alcohol users is very high, such as speeding on the highway which can disrupt traffic, create noise and chaos, and disturb the peace of other communities. This is due to reduced self-control due to excessive drinking. Various calls for the local government of the city of Ternate to pay more attention to the rampant distribution of liquor, of course there are signals from several sides, both in terms of legislation, regional regulations, which are implemented, law enforcement officials, and the legal culture of the community. Thus questioning law enforcement means positioning law enforcers in the context of realizing the objectives of law with security and order for the realization of a peaceful and prosperous society through an organization. The regional government together with the Ternate City DPRD to be asked to immediately revise the Regional Regulation (Perda) of Ternate City Number 5 of 2004 concerning alcohol which is considered not able to cause a deterrent effect, because the penalties regulated in the existing Ternate municipal regional regulations stipulate the maximum penalty, should be able to replaced with minimal penalties so as to have a deterrent effect on liquor sellers and users.Keywords: Law Enforcement, Alcoholic Beverage

The Law Enforcement Of The Police Station Of Ternate In Overcoming The Liquor Distribution In Ternate City Communities Gunawan Hi Abas; Tri Arso
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2224

The concrete legal problem addressed in Ternate is that the center of the supply of liquor (miras) is very high from various centers of Halmahera which originate from different places and are exported by sea so that it makes it a bit difficult for the police to detect it. Liquor, which is widely consumed across the community, is even traded in a free place, ironically again among the younger generation, students, who can get it in a freely accessible place. Alcohol consumption contributes to negative behaviors and attitudes like speeding on the highway, which can disturb traffic, disturb the peace, and create noise and chaos. This is due to excessive drinking, which leads to diminished willpower. Several calls for the local government of Ternate to take greater care in controlling liquor availability. Also, there are multiple signals in regards to legislation, regional regulations, the law enforcement officials' implementation, and the community's legal culture. Thus, the role of law enforcers is placed within the context of realizing the objectives of the law with security and order for individual’s realization of a peaceful and prosperous society. The regional government together with the DPRD of Ternate to be asked to immediately amend the Regional Regulation of Ternate Number 5 of 2004 concerning alcohol, which is considered not able to trigger a deterrent effect because the penalties regulated in the current Ternate municipal, regional regulations stipulate the maximum penalty, should be able to substitute with minimal penalties to have a deterrent effect on liquor sellers and consumers.

Persoalan Disfungsi Asas Resiprokalitas Dalam Hubungan Perikatan di PDAM Tobelo Tri Arso
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4177

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan mengkaji faktor-faktor disfungsi hukum terkait sejauh mana terpenuhinya asas resiprokalitas yang berdampak pada kinerja PDAM Tobelo. Selaras dengan tujuan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan untuk penyesuaian dan penegakan hukum guna tercapainya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang secara holistik mengkaji budaya hukum terkait partisipasi kedua belah pihak dalam hubungan perikatan yang sudah terjalin. Kesadaran dan kepatuhan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban adalah penentu berjalannya asas resiprokalitas dalam hubungan perikatan PDAM Tobelo dengan pelanggannya. Disfungsi hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas resiprokalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor berawal dari tidak tersosialisasikannya kaidah hukum yang berdampak pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban. Inkonsistensi penegakan dan penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban berpengaruh pada kewibawaan dan budaya hukum yang menyebabkan terhambatnya capaian kinerja PDAM Tobelo dan kepuasan pemenuhan layanan bagi pelanggannya. Keseimbangan pemenuhan kewajiban menjadi syarat utama dalam pemenuhan asas resiprokalitas yang mendasari hukum perikatan yang disepakati kedua belah pihak dalam capaian prestasi layanan yang optimal, dan harmonisasi hubungan timbal balik oleh karena adanya keselarasan pemenuhan hak dan kewajiban.

Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap APBD Tahun 2019 Tri Arso; Gunawan Hi Abas
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Konsistensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah mencapai tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean government). APBD adalah anggaran tahunan yang merangkum seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah sekaligus merupakan variabel yang terukur untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya pada tiap tahun. Konsistensi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD sangat dibutuhkan dalam menentukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan dan capaian serapan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsistensi pelaksanaan pengawasan sesuai prosedur dan tahapan pada fase penyusunan, implementasi dan pelaporan APBD pada satu tahun anggaran berjalan, (2) menganalisis efektivitas capaian pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara kualitatif beserta deskripsi faktor yang mempengaruhinya. Secara kualitatif penelitian ini menggunakan metode telaah hukum dengan pendekatan socio legal research, yaitu pendekatan untuk mempresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum itu berada dan sejauh mana hukum itu secara konsisten dijalankan yang berpengaruh terhadap dinamika dan capaian efektivitas kinerja komunitasnya. Hasil telaah hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 secara yuridis sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Namun dalam praktiknya (de facto) masih banyak ketimpangan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Beberapa persoalan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara adalah terkait dengan kompetensi anggota DPRD, ketidakjelasan sistem pengawasan, perbedaan preferensi dan rekomendasi sebagai output pengawasan yang tidak disertai penegakan dan sanksi. Disarankan perlu adanya pedoman dan sistem pengawasan yang baku sebagai acuan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POTENSI TINDAK KEKERASAN DALAM PERKAWINAN ADAT DI TOBELO: Protection of Underage Women Against Potential Violence In Traditional Marriage At Tobelo Arso, Tri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.13079

Perkawinan adat menjadi emergency exit dalam upaya mengatasi persoalan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas di kalangan remaja. Dampak perkawinan instan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan sebagai pihak yang lemah dan berkorelasi terjadinya persoalan tindak kekerasan serta pengenyampingan hak anak dalam mengembangkan kapasitas diri. Ketidakpastian pemberlakuan hukum secara konsisten dan timpangnya tradisi serta inkonsistensi penerapan norma dan sanksi adat membuat melemahnya budaya hukum dan tingkat kepatuhan hukum. Berdasarkan observasi dan in-depth interview yang dilakukan dalam penelitian ini terungkap data dan fakta bahwa lemahnya kekuatan hukum yang mengikat pada praktik perkawinan adat di bawah umur berpotensi menimbulkan dampak ketimpangan gender, pengabaian hak, pengingkaran tanggung jawab, tindak kekerasan dan ketidakadilan. Penguatan dan pembaharuan hukum dalam ranah hubungan integral antara hukum adat dan hukum positif yang ada dilakukan secara komprehensif sehingga terbentuk keselarasan norma, sistem dan kelembagaan yang menjamin adanya kepastian hukum dan proteksi terhadap terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan. Restorative Justice yang mengedepankan mediasi, rekonsiliasi dan pemulihan adalah model pendekatan yang ideal dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search