Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KOMPETENSI ADVOKAT SYARIAH DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA DI KOTA KENDARI Rachmadani Rachmadani
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 5, No 1 (2019): Juli 2019
Publisher : IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.048 KB) | DOI: 10.31332/zjpi.v5i1.1012

Abstract

Although there has been juridical recognition through prevailing legal regulations, there are still some parties who doubt the existence of advocates of Sharia Faculty graduates as professional advocates. It is based on the assumption of the lack of technical law competence owned by shariah lawyer, then it is so risky to lawy in the judicial process. Based on this issue, the competent which is possessed by shariah advocate become attractive to be inquired through performing the process of practical law. This research is a qualitative research in which object of study is the competence of sharia lawyer in handling civil and criminal case. Result of the research indicated that in Kendari City, the existence of sharia advocate is in two place which are LBH HAMI and Law Office of Murtado which counted 10 people. Shariah lawyers exist to provide legal services for the community in solving various problems. Related to the competence of sharia lawyers, if it judge from its legal practice in handling civil and criminal cases in Kendari City, it can be said that it has been able to apply legal knowledge from formal aspect (lawyer) and material well according to the provisions of Law no. 18 in 2003 on Advocates. In addition, shariah lawyers also have more valuesthan  lawyer in general, which is able to apply Islamic philosophical values in providing legal services to clients.
Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Child Sexual Violence in the Frame of Islamic Criminal Law Rachmadani Rachmadani; Sarwo Zulfahmi Muhammad Daming
Al-'Adl Vol 14, No 2 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i2.2769

Abstract

This article discusses the review of Islamic criminal law regarding sanctions castration chemistry for the perpetrators of sexual violence against children. It is motivated by the rampant cases of sexual crimes against children have increased every year. As a response to the things that President Joko Widodo has issued Government Regulation No.. 70 Year 2020 about procedures for the Implementation of the Action Castration Chemistry, the Installation of the Detector Electronics, Rehabilitation and the Announcement of the Identity of the Perpetrators of Sexual Violence against Children. This rule gave authority to the state to be able to impose sanctions castration chemistry for the perpetrators of sexual violence against children. As for the problem studied in this research is how the forms of sexual violence in children? and how the determination of sanctions castration chemistry for the perpetrators of sexual violence against children is viewed from the perspective of the criminal law of Islam? This study uses the approach of normative juridical to discover the basics of the law of the criminal law of Islam-related sanctions gelding chemical. While methods of data collection using the method of literature, after the data collected then analyzed and interpreted by means of deductive. The results showed sanctions gelding chemical was done as an attempt of recovery of sexual disorders, so it can be said this punishment is not as torture against the perpetrators. As for the sanctions gelding chemical in the perspective of Islamic criminal law can be categorized punishment ta'zir which is a sentence that has a minimum and a maximum that is determined by a judge. The judge reserves the right to impose a penalty gelding chemical if the defendant is convicted of a violation based on the applicable law, because of the type of punishment is not in the nash.
Peran Single Parent dalam Membentuk Keluarga Sakinah Hafid Irfansyah; Kartini Kartini; Rachmadani Rachmadani
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5233

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran single parent dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Wunduwatu dan tinjauan maqashid syariah terhadap peran tunggal single parent dalam membangun keluarga sakinah di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: a). Gambaran peran single parent di Desa Wunduwatu dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang terdiri dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa percaya diri dan kebutuhan aktualisasi diri. semua pemenuhan kebutuhan tersebut belum mampu dilakukan dengan maksimal oleh para single parent  di Desa Wunduwatu yang di karenakan terdapat kesulitan dan kendala dalam membagi waktu untuk menjalankan perannya tersebut. b). Peran single parent di Desa Wunduwatu dalam membentuk keluarga sakinah jika ditinjau dari hukum Islam yaitu Maqashid Syariah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana pada prinsip-prinsip yang ada didalamnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta karena beberapa peran dari single parent tidak dilaksanakan dengan maksimal. Karena pada hakikatnya sebagai orang tua tunggal ada banyak aspek yang harus dilaksanakan. Bukan hanya fokus pada satu sisi saja.
Integrasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Ke dalam Hukum Pidana Islam Rachmadani
AL-MUTSLA Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Al Mutsla Juni 2023
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v5i1.566

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat integrasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ke dalam hukum Pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara tegas aturan mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam sanksi hukum bagi pelaku adalah ta’zir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pencegahan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melakukan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah maupun di lingkup pendidikan. Sedangkan dalam bidang pemberantasan, pihak Badan Narkotika Nasional melakukan pemetaan jaringan untuk mengetahui daerah yang terpapar peredaran narkotika, lokasi masuk dan keluarnya distribusi narkotika serta mengetahui jaringan narkotika. Pihak Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkotika. Jika melihat praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dengan menggunakan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam, maka dapat dikatakan upaya yang dimaksud telah mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni berupa pencegahan, memperbaiki individu, dan memelihara kehidupan masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sejalan dengan inti dari teori maqasid syariah yaitu mewujudkan kebaikan dan menolak mudharat. Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana Islam, yang secara tegas belum mengatur permasalahan penanganan penyalahgunaan narkoba.