Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah Nofriadi Nofriadi; Effendi Hasan; Ubaidullah Ubaidullah; Helmi Helmi
Jurnal Public Policy Vol 7, No 2 (2021): Mei-Oktober
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v7i2.4123

A political party is a political organization that adheres to and is based on a certain ideology or can also be interpreted as an organization that accommodates the interests and voices of the people who want their interests to be heard by the authorities. Political marketing and political strategy are the most important part of selling and getting a positive response from the community so that people support certain parties or certain candidates. The research method with a qualitative approach, this strategy or method of winning has been thought out and also planned long before the election day arrives, but this strategy is also inseparable from the cooperation and contribution of the political parties it carries in achieving common goals. there are several ways and strategies carried out by the PDI-P party in the 2019-2024 period and it became one of the extraordinary events so that the PDI-P party won with the most votes. The strategy carried out by the PDI-P party in Central Aceh Regency is the collaboration between legislative candidates and the community. Cooperation carried out by the PDI-P party legislative candidates is one very good way to do it, so that work plans through the voice of the community can be carried out easily because of this collaboration. The next strategy is to improve good communication with the community, increase socialization, and have a competition event held by the PDI-P party to the community. With the competition event held by the PDI-P party legislative candidates to the community, so that people know more about the nature, character, behavior and know more about who the legislative candidates are. As well as improving the system and the way the PDI-P party's legislative candidates campaign openly and privately

Optimalisasi Partai Aceh Sebagai Infrastruktur Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Nofriadi Nofriadi; Nada Nafira Almanzani; Hawary Annisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk memberikan pendapat yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan infrastruktur politik untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam mewujudkan partisipasi politik. Di Aceh sendiri, salah satu partai politik yang paling berpengaruh adalah Partai Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi parpol dalam memaksimalkan diri sebagai infrastruktur politik, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh. Makalah ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan bahan referensi yang digunakan penulis sebagian besar dari bahan bacaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2019 relatif tinggi di Kota Banda Aceh yaitu mencapai 78,67%, melebihi target nasional sebesar 77,5%. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kader di lingkungan Partai Aceh. Oleh karena itu, parpol harus dapat mengoptimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tujuan awal pembentukan parpol dalam mendukung pelaksanaan sistem politik.The public is given the space and opportunity to give opinions, guaranteed in the relevant laws and regulations. As a democracy, Indonesia uses political infrastructure to influence society. In a democratic country, political parties are one form of democracy in realizing political participation. In Aceh itself, one of the most influential political parties is Partai Aceh. This study aims to determine the extent to which political parties function in maximizing themselves as political infrastructure, especially to increase the participation of the Acehnese people. This paper uses a literature study research method with the reference material used by the author mostly from reading material or secondary data. The results showed that voter participation in the 2019 election was relatively high in the city of Banda Aceh, reaching 78.67%, exceeding the national target of 77.5%. One factor that greatly influenced the high voter turnout in the 2019 Election was the increasing trust of the Acehnese people in cadres within the Aceh Party. Therefore, political parties must be able to optimize their function in increasing voter participation following the original purpose of forming political parties in supporting the implementation of the political system.

Special Autonomy Fund Management and Strengthening Institutional Governance in Realizing Sustainable Development Dahlawi Dahlawi; Helmi Helmi; Ade Mardiya Qahar; Nurul Fajri; Mukhrijal Mukhrijal; Nurul Kamaly; Afrijal Afrijal; Nofriadi Nofriadi
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 3 (2023): October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i3.16793

Granting special autonomy to Aceh Province is the government's response to support sustainable development in post-conflict. This study aims to optimize the management of Otsus funds for the overall welfare of the Acehnese people, with the ultimate goal of achieving independence. This study focuses on explaining and addressing issues related to managing the special autonomy fund and strengthening institutions to realize sustainable development and prosperity for the Acehnese. Descriptive qualitative research methodology was employed, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion. The analysis utilizes the accountability and transparency theory to evaluate fund management practices in Aceh. Findings revealed that the special autonomy fund has not been effectively implemented due to weak institutional capacity, hindering sustainable development and welfare. Transparent fund management aligned with good governance has not been optimally achieved. The dominance of local political elites in policy-making has led to ineffective government management of the special autonomy fund, while bureaucratic efforts have yielded limited results. Nonetheless, Aceh has undergone some changes over the past 15 years, although not yet significant.

STRATEGI PEMILIHAN ANTI KECURANGAN UNTUK CALON PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA 2024 Nofriadi, Nofriadi; Mulki, AL; Al Ghifari, Fitra; Shabari, Muhibbush; Nurzahara, Siti; Juwanda, Juwanda; Al Zahra, Nabila
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 4 No 1 (2024): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v4i1.6352

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi pemilihan anti kecurangan bagi calon pemilih penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu, pemilih penyandang disabilitas, dan organisasi advokasi disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan dalam proses pemilihan, termasuk aksesibilitas fisik, kurangnya informasi, serta risiko kecurangan yang tinggi akibat bantuan orang lain. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi utama: pertama, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemilu tentang hak dan kebutuhan pemilih disabilitas; kedua, penyediaan fasilitas fisik dan teknologi yang lebih baik di TPS untuk memastikan aksesibilitas penuh; ketiga, kampanye informasi yang luas dan inklusif; keempat, pelibatan organisasi disabilitas dalam pengawasan dan pemantauan proses pilkada; dan kelima, menguatkan regulasi untuk melindungi hak-hak pemilih disabilitas. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengurangi risiko kecurangan dalam Pilkada 2024, sehingga tercipta pemilu yang bersih dan sehat. Kata Kunci: Strategi; Pilkada; Disabilitas

MEROSOTNYA PEROLEHAN KURSI PARTAI ACEH KOTA BANDA ACEH PADA PEMILU 2014 DAN 2019 Nofriadi, Nofriadi; Afrijal, Afrijal; Hauria, Hauria; Mauliza, Mauliza
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 4 No 1 (2024): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v4i1.6574

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis merosotnya peroleh kursi partai Aceh kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019. Partai Aceh merupakan salah satu dari beberapa partai local di aceh yang diketuai oleh Muzakir Manaf yang menjadi tempat bernaung dan kendaraan politik bagi mantan kombatan GAM, partai ini menjadi sarana perjuangan tanpa senjata melainkan melakui politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor penyebab merosotnya perolehan kursi partai aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019. Metodologi yang digunakan dalam sebuah analisis ini, yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang bersifat komprehensif proses pengumpulan data yang menghasilkan informasi deskriptif berdasarkan hasil membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan factor penyebab merosotnya perolehan kursi partai aceh di kota Banda Aceh pada pemilu 2014 dan 2019 yaitu :1). Rendahnya Elektabilitas Calon Legislatif dari Partai Aceh, 2) Lemahnya Manajemen Partai dan Sikap Kader Partai Aceh, 3) Kekecewaan Masyarakat Aceh Terhadap Partai Aceh.

Optimalisasi Partai Aceh Sebagai Infrastruktur Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Nofriadi Nofriadi; Nada Nafira Almanzani; Hawary Annisa
Journal of Governance and Social Policy Vol 2, No 1 (2021): JUNE 2021
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v2i1.20054

Masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk memberikan pendapat yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunakan infrastruktur politik untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam mewujudkan partisipasi politik. Di Aceh sendiri, salah satu partai politik yang paling berpengaruh adalah Partai Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi parpol dalam memaksimalkan diri sebagai infrastruktur politik, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh. Makalah ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan bahan referensi yang digunakan penulis sebagian besar dari bahan bacaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2019 relatif tinggi di Kota Banda Aceh yaitu mencapai 78,67%, melebihi target nasional sebesar 77,5%. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap kader di lingkungan Partai Aceh. Oleh karena itu, parpol harus dapat mengoptimalkan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tujuan awal pembentukan parpol dalam mendukung pelaksanaan sistem politik.The public is given the space and opportunity to give opinions, guaranteed in the relevant laws and regulations. As a democracy, Indonesia uses political infrastructure to influence society. In a democratic country, political parties are one form of democracy in realizing political participation. In Aceh itself, one of the most influential political parties is Partai Aceh. This study aims to determine the extent to which political parties function in maximizing themselves as political infrastructure, especially to increase the participation of the Acehnese people. This paper uses a literature study research method with the reference material used by the author mostly from reading material or secondary data. The results showed that voter participation in the 2019 election was relatively high in the city of Banda Aceh, reaching 78.67%, exceeding the national target of 77.5%. One factor that greatly influenced the high voter turnout in the 2019 Election was the increasing trust of the Acehnese people in cadres within the Aceh Party. Therefore, political parties must be able to optimize their function in increasing voter participation following the original purpose of forming political parties in supporting the implementation of the political system.

Special Autonomy Fund Management and Strengthening Institutional Governance in Realizing Sustainable Development Dahlawi Dahlawi; Helmi Helmi; Ade Mardiya Qahar; Nurul Fajri; Mukhrijal Mukhrijal; Nurul Kamaly; Afrijal Afrijal; Nofriadi Nofriadi
Journal of Governance and Public Policy Vol. 10 No. 3 (2023): October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i3.16793

Granting special autonomy to Aceh Province is the government's response to support sustainable development in post-conflict. This study aims to optimize the management of Otsus funds for the overall welfare of the Acehnese people, with the ultimate goal of achieving independence. This study focuses on explaining and addressing issues related to managing the special autonomy fund and strengthening institutions to realize sustainable development and prosperity for the Acehnese. Descriptive qualitative research methodology was employed, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion. The analysis utilizes the accountability and transparency theory to evaluate fund management practices in Aceh. Findings revealed that the special autonomy fund has not been effectively implemented due to weak institutional capacity, hindering sustainable development and welfare. Transparent fund management aligned with good governance has not been optimally achieved. The dominance of local political elites in policy-making has led to ineffective government management of the special autonomy fund, while bureaucratic efforts have yielded limited results. Nonetheless, Aceh has undergone some changes over the past 15 years, although not yet significant.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search