Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Humaniora Teknologi

STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KINERJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN TANAH LAUT Mufrida Zein
Jurnal Humaniora Teknologi Vol. 1 No. 1 (2015)
Publisher : P3M Politeknik Negeri Tanah Laut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34128/jht.v1i1.16

Abstract

Telah dilakukan penelitian tentang strategi pengelolaan anggaran biaya pendidikan berbasis kinerja (BPBK) di SMAN 1 Pelaihari, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi anggaran BPBK, menemukan dan mendiskripsikan strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan sistem pelaporan serta faktor-faktor strategis pendukung dan penghambat pengelolaan anggaran BPBK.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Pendidikan persiswa/tahun di SMAN 1 Pelaihari 2.250.000,-. Jika mengacu standar anggaran nasional sebesar Rp. 3.000.000/siswa/tahun, SMA Negeri 1 Pelaihari belum memenuhi standar. Penerapan anggaran BPBK belum bisa berjalan optimal karena belum terpenuhinya beberapa persyaratan dan kelengkapan teknis, oleh karenanya diperlukan pertama, kepala sekolah ditetapkan sebagai KPA dan bendahara pembantu menjadi bendahara pengeluaran. Kedua dokumen RENSTRA, RENJA dan IKU wajib dimiliki sekolah, sehingga LAKIP dapat dilaksanakan. ketiga SIMDA harus mengakomodir program kreatif dan inovatif untuk tercapainya visi dan misi sekolah.Strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan sistem pelaporan anggaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan seluruh pihak, baik komite sekolah maupun guru-guru, untuk mendorong keterbukaan sehingga memacu semangat guru untuk realisasi program. Keterlibatan ini dilaksanakan hingga proses pelaporan agar terjadi check and balance. Keluhan oleh komite sekolah didapati pada SMA Negeri 1 Pelaihari karena tidak terlibat dalam pengawasan anggaran. Faktor-faktor pendukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja adalah tersedianya visi dan misi serta dukungan pendanaan cukup besar. Hambatan pelaksanaan ABK yaitu Jargon politik “pendidikan gratis” kepala daerah sehingga sekolah tidak dapat leluasa mendapat dukungan dana melalui masyarakat.
Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam Muhammad Noor; Mufrida Zein
Jurnal Humaniora Teknologi Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Humaniora Teknologi
Publisher : P3M Politeknik Negeri Tanah Laut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34128/jht.v5i2.64

Abstract

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Fenomena tentang prnikahan yang tidak dihadiri oleh mempelai laki-laki atau nikah wakil menjadikan hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat awam yang belum banyak mengetahui keadaan tersebut, . Keadaan semacam ini bisa dijelaskan melalui hukum Islam dan hukum Negara.