Bambang Prasetyo Utomo
Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS HALU OLEO: SEBUAH STUDI ANALISIS PERAN KOREM 143/ HALU OLEO PROVINSI SULAWESI TENGGARA Bambang Prasetyo Utomo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.273-280

Abstract

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi sumber daya yang belum dikelola untuk mendukung pertahanan negara. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam tersebut, terdapat beberapa persoalan seperti dibukanya Penanaman Modal Asing asal China dengan nilai investasi sangat besar yang mendatangkan pegawainya dari negara asal tersebut. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang berujung pada potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) terhadap pertahanan negara. Karenanya Universitas Halu Oleo turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran bela negara mahasiswanya yang bekerja sama dengan Korem 143/ Halu Oleo. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peningkatan kesadaran bela negara pada mahasiswa Universitas Halu Oleo: sebuah studi analisis peran Korem 143/ Halu Oleo Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan pendekatan field research. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Korem 143/ Halu Oleo dalam penanaman nilai-nilai bela negara melalui pelatihan dan pendidikan bela negara di lingkungan pendidikan khususnya mahasiswa Universitas Halu Oleo berpengaruh positif dan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa hambatan maupun kendala yang perlu mendapat perhatian.  Korem 143/ Halu Oleo telah berperan baik dalam penanaman nilai-nilai bela negara sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela negara khususnya kepada mahasiswa Universitas Halu Oleo.
Asymmetric Warfare: Challenging The Boundaries of Humanitarian Law In The Era of Contemporary Conflict Budiman Budiman; Bambang Prasetyo Utomo; Tarsisius Susilo; Arifin Simanjuntak; Gusti Bagus Oka Tapayasa
Journal of Social Research Vol. 4 No. 6 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i6.2536

Abstract

Asymmetric warfare represents a transformative shift in modern conflict, characterized by the involvement of unequal forces and the increasing role of non-state actors, unconventional tactics, and emerging technologies. This study examines how asymmetric warfare challenges the implementation of international humanitarian law (IHL), particularly concerning combatant identification, proportionality in attacks, and civilian protection in fluid conflict environments. Employing a qualitative method through normative legal analysis and literature review, the research critically evaluates IHL instruments such as the Geneva Conventions and Additional Protocols in light of contemporary conflict dynamics. Case studies from Afghanistan, Syria, and Palestine are analyzed alongside developments in cyber and information warfare. The findings reveal significant limitations in existing legal definitions and enforcement mechanisms, especially with the rise of hybrid tactics and digital battlegrounds. The study proposes a framework for adapting IHL through the redefinition of combatant status, the establishment of clearer proportionality standards, and the creation of new legal instruments to regulate cyber operations and disinformation. Moreover, it emphasizes the need to enhance accountability through technology-enabled monitoring systems and to expand humanitarian law education to include non-state actors. This research contributes to the evolving discourse on modern warfare by advocating for an adaptive legal architecture that upholds human dignity amid increasingly complex conflict scenarios.