Dwi Anggraeni
Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Aceh-Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

GENTRIFIKASI DAN PERGOLAKAN LAHAN DI KELURAHAN TANJUNG TONGAH KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANGSIANTAR Dwi Anggraeni; Teuku Kemal Fasya; Abdullah Akhyar Nasution
Aceh Anthropological Journal Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v3i2.2778

Abstract

This article has the theme of land conversion or gentrification that occurred in Tanjung Tongah Village, Martoba District, Pematangsiantar City. In depth, this study will observe and analyze the background of the gentrification process at the research location. This research uses qualitative social methods that are descriptive in nature with observation techniques, in-depth interviews, documentation study and literature study. The results showed that there are several factors behind the occurrence of gentrification in Tanjung Tongah Village, including unclear land ownership status by the community, factors of urban development and urbanization as well as factors of economic turmoil experienced by land owners. Abstrak:  Artikel ini bertema alih fungsi lahan atau gentrifikasi yang terjadi di kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Martoba, Kota Pematangsiantar. Secara mendalam penelitian ini akan mengamati dan menganalisis latarbelakang terjadinya proses gentrifikasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sosial kualitatif yang bersifat deskriftif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya gentrifikasi di Kelurahan Tanjung Tongah, di antaranya status kepemilikan lahan yang tidak jelas oleh masyarakat, faktor pembangunan kota dan urbanisasi serta faktor gejolak ekonomi yang dialami oleh masyarakat pemilik lahan.