Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE
Andrew Shandy Utama
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 Andrew Shandy Utama
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i1.808

Abstract

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities. However, PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility in accordance with what is stipulated in the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 to the people who live in the vicinity of the company area. The problem that will be discussed in this research is how is the law enforcement on the implementation of corporate social responsibility in the Rumbai Subdistrict of Pekanbaru City based on the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The research method used in this research is socio-legal research. The results of this research that if PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility to the community, then the company will be subjected to administrative sanctions by the Riau Provincial Government in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, up to the revocation of PT Riau Crumb Rubber Factory's business activities.
EKSISTENSI NAGARI DI SUMATERA BARAT SEBAGAI DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Andrew Shandy Utama
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat telah ada sebelum Negara Indonesia terbentuk. Setelah Indonesia merdeka, Desa Adat masih tetap ada. Akan tetapi, pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, Desa-desa Adat yang ada diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hanya ada beberapa Desa Adat yang masih terus terjaga eksistensinya. Salah satunya yaitu Nagari yang masih eksis di Sumatera Barat. Dari uraian di atas, kiranya menarik untuk mengkaji mengenai eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Nagari di Sumatera Barat merupakan ‗buah‘ dari perjuangan panjang masyarakat Minangkabau dan pemerintah daerahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkokoh landasan hukum bagi Nagari untuk tetap menjaga eksistensinya sebagai warisan budaya Minangkabau di Sumatera Barat
Co-Authors