Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi dan Implikasi Awig-awig dalam Konsep Tri Hita Karana pada Kehidupan Masyarakat Adat Bali G.A Kristha Adelia Indraningsih
Belom Bahadat Vol 10 No 02 (2020): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v10i02.587

Abstract

Awig-awig is a legal product of a traditional organization in Bali, which is made deliberately by consensus by all members. These rules serve as guidelines for the behavior of the members of the organization concerned. Every traditional village has awig-awig which is based on the Tri Hita Karana philosophy (three basic principles of happiness). Parahyangan, namely customary rules that govern the lives of members of the community in establishing a harmonious relationship with the God, Pawongan, namely customary rules regarding relationships between humans in certain customary villages, Palemahan, namely Awig-awig which regulates how the relationship between members of the traditional village and nature the surroundings. The application of awig-awig encounters several obstacles, namely the lack of understanding of the people regarding awig-awig, the lack of firmness in giving sanctions, the lack of a sense of togetherness. Awig-awig implications for the implementation of Tri Hita Karana to strengthen the application of Tri Hita Karana which is very influential on human life. If the agreed awig-awig is implemented properly, then the Tri Hita Karana concept indirectly has been implemented properly so that Hindu harmony can be established in the traditional village.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA PALU G.A Kristha Adelia Indraningsih
Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessbility Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accommodation, Merchandisse, Ace
Publisher : STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.837 KB) | DOI: 10.36417/jpp.v1i1.257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang ditinjau melalui empat aspek implementasi yang dikembangkan oleh Edwards, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif untuk mengidentifikasi beberapa hal mendasar mengenai kebijakan pariwisata Berdasarkan penelitian, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan sangat baik meskipun masih menyisakan sejumlah masalah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model ideal kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, komitmen tinggi dari para pemimpin politik lokal dan dukungan yang baik terhadap fasilitas sumber daya menjadi faktor pendukung kebijakan tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA PALU G.A Kristha Adelia Indraningsih
Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessbility Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accommodation, Merchandisse, Ace
Publisher : STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36417/jpp.v1i1.257

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang ditinjau melalui empat aspek implementasi yang dikembangkan oleh Edwards, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif untuk mengidentifikasi beberapa hal mendasar mengenai kebijakan pariwisata Berdasarkan penelitian, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan sangat baik meskipun masih menyisakan sejumlah masalah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa model ideal kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, komitmen tinggi dari para pemimpin politik lokal dan dukungan yang baik terhadap fasilitas sumber daya menjadi faktor pendukung kebijakan tersebut.