Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KONTRIBUSI TEORI DISKURSUS TERHADAP STUDI POLITIK AHMAD TAUFAN DAMANIK
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2012): Volume 4 No 2 Juli 2012
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Discourse theory is a social theory that developed rapidly since the 1980s. It’s influential to po-litical science. This study describes discourse theory as an approach, especially in social re-search. This study explored the contribution of discourse analysis approach in the study of politics, as the advantages. Collecting data of this study is using library research. The analysis using descriptive analysis techniques. This study found that there are important argumentations which explain that the discourse analysis is useful for the study of politics. First, the diversity in selecting issues and research questions; Second, discourse analysis can explain social phenom-ena evidently; Third, research findings always contested, disassembled, transformed and changed; Fourth, the ability to generalize is possible in the case studies or qualitative research and even able to provide an explanation as a result of quantitative research; Fifth, discourse analysis is also possible to construct theories or otherwise to perform the falsification theories.Keywords: Discourse theory, political science, analysis techniques.
RELASI KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN LEGITIMASI DALAM ANALISA POLITIK AHMAD TAUFAN DAMANIK
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2012): Volume 4 No 1 Januari 2012
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The post-reformation, Indonesia politics is marked by an extraordinary leap. This study explain relation of power, interests and legitimation in political analysis especially base on political system and discourse analysis approach. Collecting data using library research and documents. This study found that there are important notes from the analysis on political system after the amendment of Constitution 1945. Firstly, there is split of power into new political institutions. Secondly, fragmentation is also followed by the dysfunctional of government institutions. Third-ly, there are inconsistencies in the constitutional structure and laws. Forth, the position of ad-hoc institutions becomes more important than permanent ones. Fifth, decentralization does not generate distribution of economic political power as part of the idea of pluralism and political recognition. Sixth, the multi-parties system never succeeds creating the power of political. Sev-enth, it is the weakening civil society power and organizational interest as well as the fading of uniting factors and elements.Keywords: Power, interests, legitiomation, political system.
Persepsi NU dan Muhammadiyah Mengenai Partisipasi Perempuan LAMIA JOVITA ADITIA ILHAM; AHMAD TAUFAN DAMANIK
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2017): Volume 9 No 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is about the perception of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah on women's participation. Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU)is the largest Islamic organization in Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) has been known since bebarapa twenty years ago.Muhammadiyah was established on 18 November 1912.Nahdlatul Ulama (NU) was established in Surabaya on January 31, 1926.Pioneers Muhammadiyah is K.H. Ahmad Dahlan and the founding pioneers Nahdlatul Ulama (NU) is KH. Hasyim Ashari. According to the scholars Nahdlatul Ulama role of women in politics is necessary to follow the current political participation. It would be better if Muslim women participated for the revival of Islam. According to the scholars Muhammadiyah women and men have a gender equality. Women needed to contribute ideas on political issues. The study used the approach to political ideology. This study method is descriptive. Collecting data with depth interview. Analysis of data using qualitative analysis. Keywords: Women in politics, political participation, Islamic perspective.
PERANAN KEPALA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEKERASAN POLRI: Ahmad Taufan Damanik Ahmad Taufan Damanik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai kasus kekerasan polisi terhadap warga sipil masih terus terjadi, tidak saja pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Undang-Undang Kepolisian Negara yang baru, tampaknya belum cukup untuk mengurangi secara signifikan fenomena kekerasan ini. Akibatnya, masyarakat masih saja belum memberikan penilaian yang cukup positif kepada sosok kepolisian. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran peran kepala kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan polri. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas para informan dan mendapatkan persetujuan (informed consent) sebelum melakukan wawancara dan observasi. Peneliti juga akan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan atau mengganggu para subjek yang terlibat. Hasil yang ditemukan bahwa Peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri sangatlah krusial. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, serta pendekatan yang transparan dan akuntabel, Kepala Kepolisian dapat membangun budaya yang lebih humanis dan profesional di tubuh Polri, sehingga tindak kekerasan dapat diminimalisir. diharapkan Kepala Kepolisian dapat lebih efektif dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat.
Desentralisasi Dan Pemekaran : Dinamika Politik-Ekonomi Lokal Di Dalam Negara Kesatuan Ahmad Taufan Damanik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika desentralisasi dan pemekaran wilayah dalam konteks politik-ekonomi lokal di negara kesatuan. Desentralisasi yang diterapkan pasca-Reformasi 1998 telah membawa perubahan signifikan terhadap hubungan pusat-daerah, tetapi juga memicu berbagai tantangan, seperti konflik etnis, fragmentasi administratif, serta korupsi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Studi ini menyoroti bagaimana pemekaran wilayah sering kali lebih didorong oleh kepentingan politik daripada pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pemekaran cenderung memperburuk kompetisi politik lokal serta meningkatkan beban fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih selektif dan berbasis kajian empiris dalam proses desentralisasi dan pemekaran wilayah.