Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Perempuan
Yayan Hidayat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENETRASI NEGARA TERHADAP KELEMBAGAAN ADAT NAGARI PARIANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH Yayan Hidayat
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.145 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v3i1.15434

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat Nagari Pariangan dalam otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui institusi formal, hukum, kebijakan publik, dan proses politik dalam hubungan negara dengan Nagari. Kami menemukan kondisi tersebut karena, pertama, kepentingan negara untuk secara intensif mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di Nagari. Kedua, kepentingan pemerintah daerah untuk menciptakan stablisasi politik sebagai kebutuhan inti pembangunan ekonomi di era otonomi. Penetrasi dan transformasi Nagari berdampak pada penyederhanaan Nagari menjadi birokrasi modern sehingga sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan historical institusionalisme digunakan sebagai alat analisis untuk mengurai pola penetrasi negara yang terjadi pada Nagari. Otonomi daerah tidak membuat Nagari mandiri sebagai pemerintahan sendiri, mereka masih menghadapi intervensi dari pemerintah pusat. Itulah salah satu alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengakuan Nagari sebagai pemerintahan terendah sebenarnya dalam situasi yang dilematis, dimana Nagari harus menerima intervensi pemerintah pusat yang menempatkannya sebagai bagian dari birokrasi, bukan kemudian mengakui Nagari sebagai pemerintahan adat. 
Resiliensi, Pengetahuan, dan Kedaulatan Pangan: Studi Peran Perempuan Adat Kasepuhan Citorek di Lebak, Jawa Barat dan Perempuan Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Yayan Hidayat
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v31i1.1332

Abstract

This study aims to analyze the role of Indigenous Women in strengthening the resilience of Indigenous Communities in Kasepuhan Citorek (Lebak) and Dayak Iban Menua Sungai Utik (Kapuas Hulu). This study uses a critical paradigm with a multiple case study approach and qualitative analysis, data collected through in-depth interviews, observations, and document studies for 7 (seven) months. Data were analyzed using the framework of rights to self-determination and indigenous feminism. The results of the study indicate that the recognition of indigenous territories, strengthening the rights of Indigenous Women, food sovereignty, and the implementation of self-determination are interrelated in building the sustainability and resilience of Indigenous Communities amidst the climate crisis and extractive development. Indigenous Women play a central role as guardians of ecological knowledge, managers of food reserves, and decision-makers in the customary system. These findings confirm that strengthening the rights of Indigenous Women is inseparable from the original rights of Indigenous Communities, and is the foundation of the ecological, social, and political sustainability of Indigenous Communities amidst the pressures of extractive development and the climate crisis. The existence of Indigenous Women is often invisible and unrecognized. However, as with indigenous feminism, gender justice is an inseparable part of recognizing the sovereignty and self-determination of Indigenous Peoples. This means that recognizing Indigenous Peoples is an integral part of recognizing the rights of Indigenous Women.
Co-Authors