Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

KEDUDUKAN HAK PAKAI SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN Hadi Putra, Yosep
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.743

Abstract

The Article 51 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law states decisivelythat only property right, right to use and the right to use a building that can beused as collateral for debt with burden of mortgage. In principle, the object ofmortgages is the right to land that complete the requirements which is must beregistered (to qualify for publicity) and it can be proclaimed (to facilitate theimplementation of debt payments guaranteed repayment). In the other hand, thedepelopment of credit currently provides the possibility related to the right usedas an object of mortgage and it strengthened by Law No. 4 of 1996 on the Rightsof the land and items related to land although it is not explicitly regulated in theUUPA.Keywords: use right as mortgage object
KEDUDUKAN HAK PAKAI SEBAGAI OBYEK HAK TANGGUNGAN Hadi Putra, Yosep
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.743

Abstract

The Article 51 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law states decisivelythat only property right, right to use and the right to use a building that can beused as collateral for debt with burden of mortgage. In principle, the object ofmortgages is the right to land that complete the requirements which is must beregistered (to qualify for publicity) and it can be proclaimed (to facilitate theimplementation of debt payments guaranteed repayment). In the other hand, thedepelopment of credit currently provides the possibility related to the right usedas an object of mortgage and it strengthened by Law No. 4 of 1996 on the Rightsof the land and items related to land although it is not explicitly regulated in theUUPA.Keywords: use right as mortgage object
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial Farda, Nessa Fajriyana; Putra, Yosep Hadi
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5276

Abstract

Komisi yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap prilaku hakim. Disamping itu mahkamah agung juga melakukan hal yang serupa dan lebih bersifat internal. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi yudisial sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan adanya fungsi kontrol dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komisi yudisial terhadap para hakim nakal. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawsan terhadap prilaku hakim oleh komisi yudisial berdasarkan Pasal 24 B Ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  Di dalam peraturan perundang-undangan ini, komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, martabat, serta prilaku hakim.Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman