Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia JURNAL USM LAW REVIEW Prosidia Widya Saintek ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial DIDAKTIKA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Ibnu Subarkah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Legal Aspects Of Parents Who Forcibly Marry Children As Collateral For Debts And Receivables (Case Study In Timor-Leste) Fatima De Jesus Martins, Natalino Jose; Subarkah, Ibnu; Alfaris, Muhammad Ramadhana
Academos Vol 3 No 2 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i2.23509

Abstract

Forced marriage to girls as collateral for debts and receivables carried out by parents in Timor-Leste is a major problem that is considered against human rights and legal norms in Timor-Leste. The practice of forced marriage not only violates human rights, but also contradicts various national and international legal regulations. The forced marriage is carried out by some parents in Timor-Leste because of several main factors and legal aspects of parents who have forcibly married their daughter's children as collateral for debts and receivables in Timor-Leste. This study discusses two main problems, namely First, what are the factors of forced marriage of girls as collateral for debts and receivables in Timor-Leste?; Second, what are the legal aspects of the act of forcibly marrying girls as collateral for debts and receivables in Timor- Leste? The method used in this study is a sociological juridical legal approach, empirical law research with a legal research approach that examines law which is conceptualized as actual behavior which involves interviews with related parties such as victims, families, and law enforcement. The results of this study conclude that: First, this forced marriage is carried out with several factors of parents who forcibly marry girls as collateral for debts and receivables. Second, the Legal Aspect that arises from the act of forcibly marrying girls as collateral for debts and receivables committed by parents in Timor-Leste.
ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Subarkah, Ibnu; Nurjaya, I Nyoman; Sugiri, Bambang; Ruba i, Masruchin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4188

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan   makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus   dalam tingkat ketatanegaraan dan peradilan yang nota bene dapat diselaraskan dengan Contempt ofCcourt/CoC.   yang mempengaruhi kewibawaan hakim dan badan peradilan. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum bahan-bahan hukum, dengan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No., 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan Contempt of Court, dan diperlukannya kebijakan hukum pidana ke depan.Adapun hasil dan pembahasan ditemukan bahwa antara makna campur tangan urusan peradilan pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang di atas hakekatnya tidak berbeda dengan perbuatan penghinaan pengadilan (contempt of court) dimana terdapat sebagian masyarakat yang memandang hal tersebut berbeda, misalnya adanya upaya untuk menyusun pengaturannya melalui RUU CoC dan perubahan KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Peradilan. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi hukum sebagai satu kesatuan sistem sangat kompeten dalam mengatur implikasi atas norma Pasal 3 ayat (3) undang-undang di atas dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang tersebut sebagai hukum pidana khusus ke depan. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perbuatan penghinaan pengadilan untuk menentukan arah perubahan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman melalui Pasal 3 ayat (2) UU tersebut yang hasilnya sebagai kebijakan hukum pidana (hukum pidana khusus).
TINGKAT KEPARAHAN KECELAKAAN SEPEDA MOTOR DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE Suraji, Aji; Sirajuddin, Sirajuddin; Hakim, Lukman; Miladiyanto, Sulthon; Subarkah, Ibnu
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan sepeada motor tetap menjadi penyumbang fatalitas tertinggi di Indonesia, yang memicu pergeseran paradigma penyelesaian hukum dari retributif menuju keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi tingkat keparahan kecelakaan dan batasan implementasi restorative justice. Dengan menggunakan metode studi literatur review terhadap 20 sumber referensi, ditemukan bahwa tingkat keparahan kecelakaan terbagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampak fisik serta materiil. Restorative justice didefinisikan sebagai pendekatan pemulihan keadaan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa jenis tingkat keparahan yang secara penuh dapat dilakukan restorative justice adalah kecelakaan kategori ringan dan sedang. Sementara pada kecelakaan berat atau yang mengakibatkan fatalitas, pendekatan restoratif hanya berfungsi sebagai faktor meringankan hukuman dalam proses peradilan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan efektivitas pemulihan, penerapannya tetap dibatasi oleh derajat kerugian nyawa dan ketentuan regulasi yang berlaku guna menjaga rasa keadilan publik.
STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND Edimas Sembiring; Ibnu Subarkah; Mufidatul Ma’sumah
Didaktika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): Edisi Juli-Desember 2025
Publisher : Didaktika : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dan Thailand serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand sama-sama mempertahankan pidana mati sebagai sanksi pidana yang sah dalam sistem hukum nasionalnya, namun memiliki perbedaan dalam konstruksi normatif dan mekanisme implementasinya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan transisional dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang membuka kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, Thailand tetap mengklasifikasikan pidana mati sebagai pidana pokok dalam Thai Criminal Code, meskipun praktiknya dibatasi melalui mekanisme royal pardon yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengarah pada reformasi normatif yang bersifat restriktif dan moderatif, sedangkan Thailand mempertahankan model retensionis yang lebih stabil secara struktural namun fleksibel secara administratif. Dengan demikian, efektivitas pengaturan pidana mati di kedua negara sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana.
PENANGGULANGAN CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN DI LUAR KEKUASAAN KEHAKIMAN BERBASIS PENAL REFORM (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur) Subarkah, Ibnu; Hakim, Lukman
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8650

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know the forms of judicial affairs’ intervention outside the power of justice based on article 3 of law No. 48 in 2009 about the powers of the judiciary, and countermeasures’s. The results showed that these forms are practical  intervention   according to some judges in the High Court of East Java, that are State Court judges in Malang, and prosecutors in Malang Regency influence the decision of the judges, the course of the trial and immediately carried out detention through bribery, gratuity, and the influence of the report towards the examination . Sets of regulations for trapping based on the unfounded Criminal Code and Act outside the Criminal Code based on the crime committed. With the increasing reports that violates the principle of presumption of innocence, and the judiciary is free from any interference from any criminal sanctions, along with the sets of regulations are lack of elucidation in the rules of the organization. Therefore the future policy makers should immediately develop the rules that integrate the internal improvement of the judiciary and external judicial’s aspect,  with the intention of enabling the basis, so the rules can be  maintained properly while paying attention to the protection of public officials security for the judiciary. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penanggulangannya.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk campur tangan secara praktis menurut beberapa hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi putusan hakim, jalannya persidangan dan segera dilaksanakan penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. Perangkat peraturan untuk menjerat berdasar KUHP dan UU diluar KUHP yang berdasar pada Tindak Pidana yang dilakukan. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menyalahi asas praduga tak bersalah dan peradilan bebas lepas dari segala campur tangan dari pihak manapun perangkat sanksi pidana kurang didukung dengan penjabaran dalam peraturan pelaksananya. Oleh karena itu kedepan pengambil kebijakan harus segera menyusun peraturan yang mengintegrasikan aspek perbaikan internal peradilan dan eksternal peradilan, dengan maksud agar asas tersebut dapat terjaga dengan baik sekaligus memperhatikan perlindungan keamanan bagi pejabat publik peradilan.
LAW ENFORCEMENT TO OFFENDERS’ RIGHTS BASED ON CONTEMPT OF COURT Subarkah, Ibnu
Yustisia Vol 6, No 3: December 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i3.15180

Abstract

In legal field, especially related to judicial field of judiciary, efforts to reform criminal law to and to overcome justice and certainty are done incessantly which means that law enforcement efforts need to be effected. Some situations and conditions may reduce judicial image if the law enforcement is lacking or not being noticed at all. The existence of cases through legal, research, academic thinking, as well as opinion of legal practitioners have varied the existence of judiciary images. Therefore, this research is specifically aimed to know, describe, and at the same time analyze the rights of defendants (offenders of rights) based on contempt of court.The method used in this study is qualitative research prioritizing quality and primary and secondary data types. The primary data are taken empirically from the field and the secondary data are taken from literature study, documentation, determination of respondents by purposive sampling in which the interviewee is a judge.The results show that, in practice, the rights of defendants are protected in accordance to the applicable provisions as well as the contempt of court issue. Due to the subjective perception of community in the course of trial, it is essentially needed to immediately draw up the Contempt of Court Law.Keywords: Law Enforcement, Offenders’ Rights, Contempt of Court, Penal Reform
Co-Authors Aji Suraji Alfaris, Muhammad Ramadhana Edimas Sembiring Fatima De Jesus Martins, Natalino Jose I Nyoman Nurjaya Lukman Hakim Mufidatul Ma’sumah Ruba i, Masruchin Sirajuddin Sirajuddin Sugiri, Bambang Sulthon Miladiyanto, Sulthon