<![CDATA[Issu tentang pembebasan narapidana menimbulkan keresahan di masyarakat. Berita yang beredar dan tidak proposional mengakibatkan masyarakat melakukan penolakan pembebasan narapidana. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar terkait pembebasan para narapidana tersebut. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas mengakibatkan program asimilasi dan integrasi harus segera dilaksanakan agar penyebaran virus covid-19 dapat dihindari. Pembebasan narapidana merupakan program asimilasi dan intergrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analisis konsep hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta hukum untuk menentukan model yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam menghadapi pembebasan narapidana. Mendapat labelisasi sebagai narapidana, anak tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Saat menjalani program asimilasi dan integrasi, masyarakat diminta untuk mendukung narapidana anak. Dukungan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak meskipun dia seorang narapidana. Penelitian ini menawarkan model persuasif edukatif dengan cara memberdayakan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga.Kata kunci: Asimilasi, Integrasi, Narapidana Anak.]]>
