Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage
Sri Dewi Sartika
Universitas Sangga Buana
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK RESTORAN Sri Dewi Sartika
Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) Vol 1, No 1 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Sangga Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.771 KB) | DOI: 10.32897/jsikap.v1i1.47

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa batas yang ditetapkan untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan sejenisnya yang peredarannya di atas Rp. 1.00.000.000,00,- per tahun, ketentuan tersebut berlaku juga untuk jasa boga maupun katering. Tahun 2010, Pemerintah menargetkan pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 35.530.400.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.957.305.884,00,- dari 585 Wajib Pajak.Secara persentse pajak restoran di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2010, baik dari jumlah wajib pajak, target, maupun realisasinya. Pada tahun 2012- 2015 jumlah pajak restoran yang ditargetkan pemerintah terus ditingkatkan, peningkatan kontribusi pajak restoran terlihat sangat signifikan secara persentase pada tahun 2015 sebesar 14% dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kota Bandung menargetkan pendapatan dari sektor pajak restoran sebesar Rp. 75.000.000.000,00 dan pada realisasinya APBD mencatat bahwa pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 85.192.607. dari 667 Wajib Pajak. Jumlah tersebut melebihi dari angka atau nominal yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Bandung.Pada tahun 2016 pemerintah meningkatkan target pajak restoran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- dari target sebelumnya di tahun 2015 jumlah tersebut menjadi Rp. 78.000.000.000,00,- dan pada realisasinya sebesar Rp. 36.782.939.684,00,- jumlah tersebut belum mencapai target dikarenakan pencatatan keseluruhan dilakukan pada akhir tahun bulan Desember 2016, sementara APBD Kota Bandung melakukan pencatatan sampai bulan Mei 2016.
THE IMPLEMENTATION OF LEGAL POLITICS IN RELATION TO THE GOVERNMENT'S FUNCTION IN DETERMINING WORKER'S WAGES IN THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE AND THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY Wiwi Yuhaeni; Sri Dewi Sartika
SAMPURASUN Vol 6 No 1 (2020): Sampurasun Vol. 6 No. 1 - 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.369 KB) | DOI: 10.23969/sampurasun.v6i1.2358

Abstract

Wage system need to be developed by taking into account the balance between work performance or productivity, workers needs and company capabilities. The formulations of the problem, how the implementation of the legal politics related to the functions of government in the aplication of workers wages in the perspective of the principles of justice and the principle of justice and the principle of legal certainty. Research methods using normative judicial methods and analytical descriptive approaches and analyzed qualitatively. The conclusion is the based on Law Number 13 of 2003 Concerning Emploiment, that income that meets a decent income is intended for workers and their families, whereas in The Minister of Labor and Transmigration on Regulation Number-PER- 13/MEN/VII/2012, the need for a decent living is only intended only for workers or single workers.
Co-Authors Yuhaeni, Wiwi