Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Juripol
Anto Mutriadi
Universitas Amir Hamzah
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PERDATA TERHADAP INTEGRITAS JABATAN NOTARIS Anto Mutriadi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 1 (2021): Juripol Volume 4 nomor 1 tahun 2021
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Dengan demikian, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014), maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Anto Mutriadi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11136

Abstract

Seiring perkembangan, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya sistem perdagangan tanpa warkat.Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksana-an gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, dimana saham tidak lagi lagi bentuk fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima Gadai diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga tidak perlu memikirkan rusaknya atau hilanganya saham sebagaimana yang mungkin terjadi terhadap saham yang masih bersifat surat atau sertifikat saham, adanya pencatatan sekaligus pengumuman adanya peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta perlindungan berupa pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, sehingga terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DALAM PERWARISAN Anto Mutriadi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11726

Abstract

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara leki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah sehingga melahirkan anak yang sah. Selain anak sah dan anak adopsi atau anak angkat, dalam hukum keluarga juga dikenal Anak Luar Kawin (ALK).
Co-Authors