Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Mimbar Administrasi

Dadang Sufianto

Unknown Affiliation

Author-ID : 3877288

Environmental Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Cisarua Kabupaten Bandung Barat Pipip Susilawati; Arland Sidra; Dadang Sufianto
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2067

This study analyzes the performance of e-KTP services at the Cisarua Sub-district Office, West Bandung Regency, focusing on four main indicators: quality, quantity, task implementation, and responsibility. The method used is in-depth interviews with seven informants, involving officers and the community involved in the e-KTP service process. The findings revealed significant challenges such as inadequate infrastructure, technical problems, lack of human resources, inefficient procedures, and disciplinary problems. The conclusion of this study is that improving the performance of e-KTP services can be achieved through intensive and continuous training for human resources, updating information technology systems, and simplifying service procedures. The implementation of these solutions is expected to accelerate the service process, reduce waiting times, and increase public satisfaction with e-KTP services at the Cisarua Sub-district Office.

Pamong Praja Dadang Sufianto
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Pamong praja merupakan aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Peranannya sangat penting antara lain sebagai perekat negara kesatuan RI di daerah. Walaupun saat ini sebutan pamong praja tidak dinyatakan secara formal dalam peraturan perundang- undangan, namun hakikat kedudukan, fungsi, dan peranannya tetap ada dan dijalankan oleh para kepala daerah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.

POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Dadang Sufianto
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sebagai lanjutan dari penelitian serupa yang dilakukan di Kota Cimahi pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuannnya untuk mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, latar belakangnya, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut; Pada birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat pola hubungan patronase antara Bupati (sebagai patron) dengan para pejabat tertentu (sebagai klien) yang diketahui dari pengembangan karier. Faktor-faktor yang melatar-belakanginya yaitu faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, faktor budaya untuk saling menitipkan di antara kedua-belah pihak, dan faktor kinerja pegawai. Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda KBB.‖

POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG Dadang Sufianto; Agus Subagyo; Agustina Setiawan
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) terdapat pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."

PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Dadang Sufianto
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.185

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama ‘tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.’ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI.

POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI Dadang Sufianto; Agus Subagyo; Dadan Kurnia
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.49

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan wewenangnya secara etis, tidak mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.

Co-Authors Agus Subagyo Arland Sidra Dadan Kurnia Pipip Susilawati Setiawan, Agustina

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search