Farah Dessy Tuasamu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH Farah Dessy Tuasamu
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.51

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengayom adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan negeri bersama kepala pemerintah negeriuntuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.
ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU Farah Dessy Tuasamu
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.891 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.89

Abstract

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dusun Mamua Desa Hila merupakan Kecamatan Leihitu yang sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal diwilayah pesisir. Secara umum masyarakat pesisir hidupnya tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, seperti : nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, kepiting, gonggong dan pedagang ikan. sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. umumnya penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dikskriptif kualitatif. Tempat penelitian adalah pada Dusun Mamua,Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, sekretaris dusun dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi ,Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang di kumpulkan kemudian diinterprestasikan secara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan sudah sering dilakukan hingga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok nelayan sudah dituangkan kedalam proposal yang diajukan kepada Dinas Perikanan. Tingkat kebutuhan masyarakat nelayan. Hingga saat ini masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perikanan yang mana bantuan yang diharapakan dapat meningkatkan tarap hidup mereka. Evaluasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan. Melihat semua hal tersebut masyarakat sangat kecewa dikarenakan kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka