Garuda - Garba Rujukan Digital

Jurnal Hukum Saraswati (JHS) is a journal that contains legal issues that are critically discussed by writers working directly in the field of law. This journal is published twice a year, in March and September and published by the Faculty of Law, Mahasar Sudiana, A.A. KT.; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The concept of democracy in a state is explicit as a human right and the constitution House of Representatives members is not a representative of a political party. Supposedly if a member of the House of Representatives is to be dismissed, it must be through the constitutional sovereignty of the people. The Interim Replacement rights of political parties to their members are the rights that can be taken by members of the Parliament to not voice the total votes of the people and there is no freedom of Parliament members to carry out the people's mandate. Based on this, a question can be formulated regarding the legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers and the legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by Political Party Bearers. The type of research used is normative legal research and there use a statue approach and analytical concept approach. Legitimacy House of Representatives members in Interim Replacement does not get recognition, guarantees, protection and legal certainty, as well as fair treatment in carrying out their constitutional duties and in fact Interim Replacement right to allow private law (privaatrechtelijk) must override public law. The legal remedies House of Representatives members in Interim Replacement by political party bearers in the form of filing objections to the resolution of internal political party disputes to the Political Party Court, but the regulation contains contradictions, stated that the decision of the Political Party Court is final and binding internally but still opens the possibility of legal efforts to the District Court and Court Great.

PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI A.A. KT. Sudiana
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Globalization order demands changes in all aspects, including in law aspect, because law is positioned as a very urgent to be changed into a more responsive direction according to social needs that develop in the society. Law development is demanded to contain human rights values as the reflection that law is made for human. Law system in civilized countries is indicated by high appreciation to human rights. Human rights have become a barometer of law civilization, because in it the human’s dignity as human being is respected and highly appreciated. That Indonesia has formulated the human rights values into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the basic law. Keywords : Law, Human Rights, Globalization. Abstrak Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Kata Kunci : Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi.

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL A.A. KT. Sudiana
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT The face of Indonesian law in the development of reformation order at the moment is judged to be more and more confused and become a public attention which is highly argued through mass media, electronic media, and it is also being a topic in an academic activities. The law experts and observers has given their opinion that the law reformation that has been done is failed to give protection to people. Thus, any kind of suggestions that is encouraging should now is being revised of how we should viewed and understood the law. Intelligent and critical ideas rose to the surface to do acceleration in law renewal that is according to the development of social needs in society. Key words: Law, Society, National Law Politic ABSTRAK Wajah hukum Indonesia pada perkembangan orde reformasi dewasa ini, dinilai semakin carut marut dan mendapat sorotan publik yang keras diperdebatkan lewat media massa, media elektronik, dan pula diperbincangkan pada kegiatan akademis. Para pemerhati maupun pakar hukum saling silang memberikan pendapat bahwa reformasi hukum yang dilakukan telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, berbagai saran yang mendorong hendaknya sekarang dilakukan peninjauan kembali bagaimana seharusnya kita memandang dan memahami hukum. Gagasan kritis dan cerdas muncul kepermukaan untuk melakukan percepatan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial di masyarakat. Kata Kunci : Hukum, Masyarakat, Politik Hukum Nasional

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TIDAK MEMAKAI MASKER DI KOTA DENPASAR (PERSPEKTIF PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 46 TAHUN 2020) A.A. Kt. Sudiana; I Wayan Agus Surya Mudiana
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.763 KB)

Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan bagi seluruh dunia, ini disebabkan oleh munculnya penyakitbaru yang disebut COVID-19, awal mulanya muncul dari China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing provinsi termasuk Provinsi Bali. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum peraturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.

Pengaturan Integrasi Kearifan Lokal dalam Penataan Lingkungan di Provinsi Bali A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 01 (2025): JURNAL HUKUM SARASWATI MARET 2025
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i01.11504

Building a pattern of environmental law enforcement system with the ADS approach based on local wisdom is an effort to integrate the cultural order with the structural order in regulating environmental protection and management. Economic development policies in Bali must not ignore local wisdom which has an important role as an environmental order, such as the Tri Hita Karana philosophy (regulating three harmonious relationships, namely; the relationship between humans and God, the relationship between humans and humans, and the relationship between humans and the natural environment). The three elements of the Hindu religious framework are the soul of Balinese culture (as aspects of local wisdom), among others, emphasizing that the acculturation between local Balinese culture and Hindu religion and culture gave birth to traditional Bali. With the application of customary sanctions in awig-awig and legal sanctions from the state which are carried out in an integrated, firm, and consistent manner. Based on various forms of local wisdom, namely; Desa Pakraman, Awig-Awig, Tri Hita Karana Philosophy, Holy Places (Tura), Lelipi Selahan Bukit/Wong Samar Myth, Wana Kertib/Tumpek Wariga Ceremony, and Animism Beliefs, which are used as tools for Environmental Management in Bali Province

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search