Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sawala : Jurnal Administrasi Negara Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Mahasiswa Wacana Publik

Tiyas Nur Haryani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 3885930

Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Nilai Dasar Pegawai Tiyas Nur Haryani; Okta Hadi Nurcahyono
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

AbstractThe quality of public services is highly dependent on the commitment of the organizers and the implementers of public services. The research aims to measure the knowledge of Civil Servants, their attitudes and practices in running the basic values of Civil Servants with a sample of state apparatuses in the area of Jebres Kota Surakarta. Site selection is done by purposive area. Data were collected by survey and presented in descriptive statistics. The results obtained from this study found that the knowledge of civil servants already know the contents of the State Civil Apparatus Act, but there are still some employees (2%) who do not know about it and do not get information related to the regulation of 6% of the total sample Taken. Besides other interesting facts is the problem of anti-corruption and public ethics that have not oriented service is still felt not implemented optimally in their work environment. Keywords: Human resources, Knowledge atitude practice, basic values of civil servants AbstrakPada rezim pemerintahan Presiden Soeharto sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralisasi dan memiliki banyak kritik sebab pemerintahan menjadi otoriter dan terpusat. Segala kebijakan pada rezim tersebut bersifat top down. Rezim Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi oleh civil society. Pasca berakhirnya Rezim Presiden Soeharto tata pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan, salah satunya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan Aparatur Sipil Negara, sikap dan praktik mereka dalam menjalankan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dengan sampel para aparatur negara di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive area. Data dikumpulkan dengan survei dan disajikan secara statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan fakta pengetahuan para Aparatur Sipil Negara telah mengetahui isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tapi masih ada beberapa pegawai (2%) yang merasa tidak mengetahuinya dan tidak mendapatkan informasi terkait regulasi tersebut sebesar 6% dari total sampel yang diambil. Selain itu fakta menarik lainnya adalah persoalan anti korupsi dan etika publik yang belum berorientasi pelayanan masih dirasakan belum dilaksanakan secara optimal di lingkungan kerja mereka.Kata kunci: Sumber daya manusia, Knowledge atitude practice, nilai dasar aparatur sipil negara

INTEGRATION ZONE DEVELOPMENT IN BUREAUCRATIC REFORM Tiyas Nur Haryani; Apriana Puspasari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Bureaucracy in Indonesia can be said as not optimal yet, so that there is still massive increase in corruption crime rate. Therefore, government conducts bureaucratic reform to reduce corruption practice. This research aimed to describe the implementation of bureaucratic reform in the attempt of suppressing corruption crime rate occurring in the organization of government in Indonesia. Analysis was conducted using library study providing descriptive qualitative data. Considering the data obtained from library study, it could be seen that Ministry of State Apparatuses Empowerment and Bureaucratic Reform has issued integrity zone policy in realizing corruption-free region (WBK)/ clean, catering-on bureaucratic region (WBBM).There are some important points in integrity zone development: change management, management arrangement, human resource management arrangement, accountability reinforcement, and public service quality improvement. Integrity zone policy is expected to give implication to the reduced corruption crime in government organization

E – Government di Kota Surakarta Dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Annisaa Nurlaila Imania; Tiyas Nur Haryani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Tuntutan masyarakat dalam terciptanya good government di era globalisai, memunculkan layanan e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis simak dokumen. Dimana dokumen yang akan di analisis adalah dokumen pada studi literature, berita, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan dikaji pada penerapan e-government di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan e-government di Kota Surakarta telah sesuai dengan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang termaktup dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gaya Kepemimpinan Servant Leadership dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Angga Ferdinandito; Tiyas Nur Haryani
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebela

Artikel kali ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan servant leadership dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analasis data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan servant leadership cenderung berkaitan secara tidak langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor seperti komitmen organisasi dan kinerja pegawai yang harus dilalui seorang pemimpin dengan gaya servant leadership dalam peningkatkan kualitas pelayanan publik.

Co-Authors Angga Ferdinandito Annisaa Nurlaila Imania Apriana Puspasari Okta Hadi Nurcahyono

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search