Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sawala : Jurnal Administrasi Negara Journal Civics and Social Studies
Roman Hadi Saputro
Universitas Terbuka
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 Roman Hadi Saputro; Safriansyah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 9 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v9i1.2943

Abstract

Tujuan dari penulisan tentang “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0” ini untuk menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh penyedia layanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Hal tersebut ditambah dengan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor pelayanan publik yang terkadang tidak maksimal. Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sistem informasi nasional. Dengan kata lain kantor dinas pelayanan publik harus segera meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadikan semua pelayanan publik dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun berada, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, namun yang harus diingat adalah bahwa Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar pelayanan publik benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang Roman Hadi Saputro
Journal Civics and Social Studies Vol 5, No 1 (2021): Volume 5 no 1 Tahun 2021
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v5i1.1222

Abstract

Tujuan dari penelitian yang berjudul Pendidikan Politik sebagai Amanat Undang-Undang adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana pendidikan politik itu dan bagaimana penyampaian pendidikan berpolitik kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Beberapa partai politik di Indonesia memang telah memiliki perencanaan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengadakan sekolah partai atau seminar-seminar bertemakan pendidikan politik. Namun didalam pelaksanaannya, ada saja masalah yang menghambat program yang telah dirancang dan ditetapkan tersebut. Hambatan yang sering dihadapi oleh partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah seringkali masyarakat bersikap skeptis terhadap partai politik dikarenakan berbagai permasalahan yang ada di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Mulai dari masalah internal seperti dualisme kepemimpinan sampai kepada masalah eksternal seperti terjerat kasus korupsi menjadi problematika dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Di dalam menghadapi permasalahan inilah kemudian diperlukan peran dari seluruh elemen partai politik, dari ketua hingga simpatisan, untuk mengembalikan citra partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Co-Authors Safriansyah