Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sawala : Jurnal Administrasi Negara Journal Civics and Social Studies JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Roman Hadi Saputro
Universitas Terbuka
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 Roman Hadi Saputro; Safriansyah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 9 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v9i1.2943

Abstract

Tujuan dari penulisan tentang “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0” ini untuk menjelaskan tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh penyedia layanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Hal tersebut ditambah dengan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan dari kantor pelayanan publik yang terkadang tidak maksimal. Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Dalam rangka memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan sistem informasi nasional. Dengan kata lain kantor dinas pelayanan publik harus segera meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 ini akan menjadikan semua pelayanan publik dapat diakses oleh publik kapanpun dan dimanapun berada, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, namun yang harus diingat adalah bahwa Kemajuan sistem informasi pada masa Revolusi Industri 4.0 juga harus diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar pelayanan publik benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang Roman Hadi Saputro
Journal Civics and Social Studies Vol 5, No 1 (2021): Volume 5 no 1 Tahun 2021
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/civicos.v5i1.1222

Abstract

Tujuan dari penelitian yang berjudul Pendidikan Politik sebagai Amanat Undang-Undang adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana pendidikan politik itu dan bagaimana penyampaian pendidikan berpolitik kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Beberapa partai politik di Indonesia memang telah memiliki perencanaan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengadakan sekolah partai atau seminar-seminar bertemakan pendidikan politik. Namun didalam pelaksanaannya, ada saja masalah yang menghambat program yang telah dirancang dan ditetapkan tersebut. Hambatan yang sering dihadapi oleh partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah seringkali masyarakat bersikap skeptis terhadap partai politik dikarenakan berbagai permasalahan yang ada di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Mulai dari masalah internal seperti dualisme kepemimpinan sampai kepada masalah eksternal seperti terjerat kasus korupsi menjadi problematika dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Di dalam menghadapi permasalahan inilah kemudian diperlukan peran dari seluruh elemen partai politik, dari ketua hingga simpatisan, untuk mengembalikan citra partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Transforming Island Community-Based Village Governance: A Strategy for Sustainable Development in Ternate Muhlis Hafel; Julfi Jamil; Roman Hadi Saputro
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 6 No. 1 (2026): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v6i1.2777

Abstract

This study evaluates the urgency of transforming the administrative status of urban villages on Hiri Island, Ternate City, to village status as a strategy to strengthen local governance and promote tourism-based village development in island regions. The research is driven by persistent development disparities across island areas, the limitations of the urban-administrative governance model for urban villages, and the restricted fiscal capacity of urban villages to support local development. The communal and customary social characteristics of the Hiri Island community are considered more compatible with the participatory governance model for villages. This research uses a qualitative case study design across six urban villages in Hiri District. Data collection methods included interviews, observations, and documentation involving government officials, traditional leaders, local communities, and tourism stakeholders. Data analysis was performed using source and method triangulation. The findings demonstrate that transforming to desa status can enhance community participation in development, reinforce the legitimacy of local leadership, and facilitate the integration of customary institutions with formal governance systems. Access to village funds further enables increased financing for infrastructure, public services, economic empowerment, and the development of community-based tourism villages. Nevertheless, implementation continues to face challenges, including inadequate infrastructure, limited human resource capacity, weak tourism institutions, and suboptimal environmental management. The study recommends the formulation of adaptive regulations; capacity-building initiatives for government officials and local communities; infrastructure development and improved inter-island connectivity; and the promotion of multi-stakeholder collaboration to support participatory and sustainable development in island regions.
Co-Authors Hafel, Muhlis Julfi Jamil Safriansyah