Kusma Supriatna
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KONTRA PRODUKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Kusma Supriatna
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 4 No. 3 (2016): LONTAR JURNAL ILMU KOMUNIKASI
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.627 KB) | DOI: 10.30656/lontar.v4i3.362

Abstract

Pemahaman dan Makna Keterbukaan Informasi Publik (Studi Fenomenologi tentang Pemahaman dan Makna Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap Keterbukaan Informasi Publik, mengetahui tentang makna pemohon informasi dari PPID di Lingkungan Provinsi Banten dan mengetahui tentang makna keterbukaan informasi publik dari PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teori yang digunakan yaitu Fenomenologi Alfred Schutz, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori Kontruksi Sosial. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap keterbukaan informasi publik sudah tinggi. PPID sudah mampu melakukan ekstrapolasi, yakni kemampuna melihat apa yang ada dibalik yang tertulis dan kemampuan apa yang akan terjadi akibat berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Makna pemohon informasi bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak yang menggunakan haknya untuk memperoleh informais publik, pihak yang asal meminta informasi untuk menaikan daya tawar, dan pihak yang menggunakan cara memohon informasi untuk bertemu dengan pejabat. Sedangkan makna keterbukaan informasi publik, dari sisi iedalisme, PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai keniscayaan, tuntutan reformasi, dan bentuk pengawasan masyarakat. Semenatar itu, dalam pelaksanaannya, PPID memaknai eterbukaan informasi publik sebagai sarana bagi pemohon informasi untuk bertemu dengan para pejabat untuk mencapai “deal deal tertentu”, meningkatkan daya tawar pemohon, menambah pekerjaan dan sarana mencari kesalahan orang lain.