Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Hadisaputra Hadisaputra
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Education Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019 Hadisaputra Hadisaputra
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 7 No 3 (2021): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.033 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v7i3.1311

Abstract

Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya tentang sikap politik Muhammadiyah di era pra kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga era pascareformasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Presiden 2019, Pemilihan Legislatif DPRD dan DPR-RI, serta pemilihan Calon Anggota DPD RI. Studi ini berupaya menemukan model relasi Muhammadiyah dan politik berbasis pengalaman Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus agar dapat memberi gambaran mendalam tentang topik penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, serta studi dokumen. Selanjutnya tahapan analisis data diawali dengan proses reduksi, kategorisasi, lalu interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, sikap politik Muhammadiyah dalam berbagai kontestasi relatif sama, yaitu bersikap netral. Namun netralitas itupun memiliki penafsiran beragam, ada netralitas pasif dan aktif. Penafsiran terhadap netralitas terjadi baik pada level Pemilihan Presiden, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, DPR RI, maupun DPD RI. Temuan lainnya, berbagai ijtihad model relasi Muhammadiyah dan politik tidak lagi sepenuhnya mengandalkan instruksi atau penafsiran dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Co-Authors