Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum NOMOI Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities
Rangkuti, Afifa
UIN Sumatera Utara
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Rangkuti, Afifa
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.226 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2191

Abstract

Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.
Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Afifa Rangkuti
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2191

Abstract

Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Afifa Rangkuti
Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol 5, No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.95 KB) | DOI: 10.30829/taz.v5i1.41

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Dalam Pasal 18 ayat 4 amandemen kedua UUD 1945,dikatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi atau UUD 1945 hanya memberikan garis besarnya saja tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa dipilih secara demokratis. Awalnya Pemilihan Kepala Daerah itu adalah bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam UU No.32 Tahun 2004 dengan menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat PILKADA. Sedangkan istilah Pemilukada digunakan ketika pemilihan Kepala Daerah dianggap bukan lagi menjadi bagian dari rezim atau bagian dari Otonomi Daerah, melainkan menjadi rezim atau bagian dari PEMILU. Dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No.32 Tahun 2004 bahwa sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah di lakukan secara serentak di seluruh wilayah negara Indonesia. Hal ini merupakan perbedaan dalam pelaksanaan Pilkada yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang lama yaitu UU No.32 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan Pilkada tidak dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sesuai dengan daerah masing-masing yang diselenggarakan oleh KPUD masing-masing, di mana masa jabatan kepala Daerah nya akan berakhir masa jabatan nya. Dalam pelaksanaan Pilkada, ada kelebihan dan kekurangan dari pelaksaan secara langsung baik secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia maupun tidak serentak dilaksanakan,kedua nya memiliki kebaikan dan keburukan dari kedua sistem ini.
KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Afifa Rangkuti
Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol 6, No 1 (2017): Januari - Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.429 KB) | DOI: 10.30829/taz.v6i1.141

Abstract

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial. Al-qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur’an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah  memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika   keadilan   disandingkan   dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan agar  keadilan  dapat  diejawantahkan  dalam  setiap  waktu  dan  kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.
POLITICAL MONEY IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTION IN INDONESIA Afifa Rangkuti
NOMOI Law Review Vol 2, No 2 (2021): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v2i2.7692

Abstract

Politicalmoney(Money Politicsarea forms of abuse, politik money can be done bygranting the form of money or goods such as food to the peoplein order for them to vote forthe partyconcernedatau may also mean vote-buying in the political process and power and the act of handing out money either privately or by a party to influence the voter's vote(voters.Among the forms of activities that are consideredmoney politics include: a Dthe distribution of donations in the form of goods or money to party cadres, cheerleaders,certaingroups or groups, bContributions from conglomerates or businessmen for the interests of certain political parties, withillegal concessions, cMisuse of authority and facilities the state for the benefit of and or inviting sympathy for certain political parties, for example the misuse of JPS funds or the misuse ofcheap KUT credit and others.In Law No. 7 of 2017 concerning Elections Article 1 point 1 that Elections are ameans of people's sovereignty to elect members of the DPR, DPD members, the President and vice-president and to elect members of the DPRD which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. in the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution.Thus, elections are an important means for the people in the life of the state, namely by electing their representatives who in turn will control the wheels of government.However, inreality, fewpeople are aware of the importance of thecommunity'srolein elections.As a result, it is difficult to prove the practiceofmoney politics,thusmaking thecandidates who will be electedfreelypracticemoney politicswith the aim of gettingthemostvotesin the implementation ofthe election.Keywords:Political Money,Implementation,Election.
POSSIBLE 2020 REGIONAL HEAD ELECTIONS AS A RESPONSE TO THE COVID 19 PANDEMIC IN VARIOUS PERSPECTIVES Afifa Rangkuti
NOMOI Law Review Vol 1, No 2 (2020): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v1i2.5066

Abstract

The Covid-19 outbreak was officially announced on March 15, 2020.A number of policies were implemented, such as physical distancing, work from home(WFH), to PSBB (Large-Scale Social Restrictions),which wereimplemented by the government to prevent the expansion of the spread of the corona virus in Indonesia.This pandemic is not only requires people to keep their distance and healthy behavior,will bebut the impact is shifting or postponement of the agenda naternationalwhich has been scheduled.Various sectors were affected, especially sectors in the economic sector.Not only the economic sector, the government sector also experienced the impact.One of the sectors in the government category is the pilkada or regional head elections.Pilkada in accordance with the planwillbe held simultaneously in 2020. However, the national situation which is being hit by the Covid-19 outbreak has forced the phases of the Pilkada to be delayed.This year's Pilkada cannot be implemented or postponed due to the impact of Covid-19that is hitting Indonesia.Dampak spread Covid 19th in Indonesia rapidly, the Government and the Parliament to postpone the implementation of the election official in September 2020, which was then planned by the Commission back on December 9, 2020 simultaneously for the area declareda green zone or safe from the corona virus outbreak.However, the health protocol requirements must be implemented, such as wearing a mask, washing hands with soap, keeping your distance, using a hand sanitizer and personal protective equipment or APD.The Pilkada this year cannot be held simultaneously.The total number of regions that will carry out the Pilkada simultaneously in 2020 is 270 regions, with details of 9 provinces, 224 regencies and 37 cities.However, this year's Pilkada cannot be implemented or postponed due to the impact of Covid-19 that is hitting Indonesia.This was done as an effort to anticipate the spread of thecoronavirus.Keywords:Delay, Pilkada, Covid Pandemic 19.
ACTUALIZATION OF PANCASILA AS A LEGAL SOURCE IN THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATIONS IN INDONESIA Afifa Rangkuti; Saiful Amri
NOMOI Law Review Vol 3, No 2 (2022): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v3i2.12223

Abstract

The discussion of the issue of the actualization of Pancasila in the formation of laws is important because it is related to the position of Pancasila itself. For the Indonesian nation and state, Pancasila is the ideology and basis of the state. Ideology is a framework of ideals that contains the vision and mission of the state, which gives orientation to which direction the struggle and development should be directed, while the state basis is a juridical framework for the implementation of the state administration system for the survival of the nation and state. The method used in this paper is normative legal research. In the development of national law, there are still laws that are not in accordance with the values of Pancasila. This can be read, for example, from the evaluation of the National Legal Development Agency (BPHN), which in 2019 found that four of the nine laws evaluated were found to be problematic. The ten results of a study by the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) in 2019 also concluded that 63 of the 84 laws needed to be revised because they conflicted with Pancasila values. Based on the Law for the Establishment of Legislation, the guidelines for actualizing the values of Pancasila in the laws and regulations that are formed are contained in at least five parts.
Disparity of Constitutional Court Decisions on The Position of the Corruption Eradication Commission From the Fiqh Siyasah Perspective Dinda Putri Sabillah Lubis; Afifa Rangkuti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.812

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 36/PUU-XV/2017 states that the Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution in the executive domain. This decision contradicts 3 (three) previous conclusions which stated otherwise that the Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution through its decision no. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, Number 49/PUU-XI/2013. This research aims to determine the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 regarding the position of the Corruption Eradication Commission as an Independent State Institution in the Indonesian Constitutional Structure. The research method used is juridical-normative legal research with a statutory approach. The data collection technique was carried out by means of library research (library research). This research also reviews the position of the Corruption Eradication Committee (KPK) in the perspective of siyasah fiqh. The concept of the mazalim institution dates back to the Umayyad era. The mazalim institution is a judicial authority that is higher than the al-qada area and the al-hisbah area, namely resolving cases that cannot be resolved by the two judicial institutions. The results of this research explain that Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 which places the KPK as a state institution whose position and existence is in the executive branch of power has created problems with the KPK's institutional position and relationships. Therefore, the right to inquiry issued by the DPR against the Corruption Eradication Commission is an implementation of the function of legislative oversight of the executive branch (government).
FISCAL POLICY TRANSFORMATION THROUGH BUDGET EFFICIENCY: A PUBLIC ADMINISTRATION AND CONSTITUTIONAL LAW PERSPECTIVE Rangkuti, Afifa
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v9i1.25439

Abstract

This study aims to understand the meaning and role of budget efficiency in promoting the development of governance, especially in the context of public financial governance reform. The background of this study rests on the need for transparency and accountability in local financial management in the era of autonomy, given the complexity of the relationship between central and local governments and the challenges in the effective use of the Regional Budget (APBD). The research method used is descriptive qualitative with a literature approach and theoretical analysis of the concept of budget efficiency, as well as reflection on budget efficiency policies implemented by President Prabowo's administration in 2025. The results show that budget efficiency is not simply an austerity measure, but rather a systemic strategy to restructure the bureaucracy, reduce waste, and shift state spending to productive sectors through a performance-based approach. The novelty of this research lies in presenting an analysis of budget efficiency within the framework of contemporary constitutional law and public administration, and linking it to the dynamics of institutional reform, digitized procurement systems, and strengthening performance-based fiscal autonomy. This study recommends that budget efficiency should be implemented as part of a smart governance strategy that emphasizes fairness, transparency, and public participation in the national development process.Keywords: Budget Efficiency, Governance, APBD, Bureaucratic Reform, Good Governance
Co-Authors Dinda Putri Sabillah Lubis Syaiful Amri