Nuraida Nuraida
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kinerja Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Subang Kabupaten Subang Luki Natika; Nuraida Nuraida
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i2.927

Abstract

Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori menurut Dwiyato yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responbilitas, dan Akuntabilitas. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Belum Optimal diantaranya Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas. Hal tersebut perlu diperhatikan agar Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas Optimal. This study discusses matters relating to the Performance of Building Permit in Subang Regency in relation to the theory according to Dwiyato namely Productivity, Service Quality, Responsibility, Responsibility, and Accountability.In this study using descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing .The results showed that the Performance of Building Permit in Subang Sub-District, Subang District Not Optimal, including Productivity, Service Quality, Responsibility, and Responsibility. This needs to be considered so that Productivity, Service Quality, Responsibility, and Optimal Responsibility.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Nuraida Nuraida; Wahyudin Furqoni
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1080

Abstract

Abstrak Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan ada 4 hal yang masih harus dibenahi untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif antaralain pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia belum merata. jumlah usaha kecil menengah (UKM) di bidang industri hasil hutan di Kabupaten Subang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang,k epala/ Staff Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kepala/ Staff Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Petugas Lapangan dan Pemilik UMKM Olahan KayuLokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Subang locusnya di Kantor UMKM dan Koperasi Kabupaten Subang yang beralamat di Jalan KS Tubun Subang, Adapun penelitian ini akan direncanakan pada bulan januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Berdasarkan pemaparan diatas maka Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Olahan Kayu di Kabupaten Subang belum optimal, dengan memperhatikan dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan karena Pada Dimensi Sumberdaya, jumlah staff yang dirasa kurang proporsional dengan wilayah kerja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang memiliki keterbatasan anggaran walaupun Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang selalu memeliki ketersediaan perlengakapan kantor. Kata Kunci : Implementasi, Ekonomi Kreatif Abstract Creative economy development to advance publik welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia; Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute greatly to gross domestic product (GDP). The Central Statistics Agency (2020) states that there are 4 things that still need to be addressed to increase the potential for the creative economy, including the uneven growth of the creative economy in Indonesia. The number of small and medium enterprises (UKM) in the forest product industry in Subang Regency has increased every year. This study aims to determine the Implementation of Creative Economy Development Policies in Wood Processed MSMEs in Subang Regency. In this study using qualitative methods. The informants in this study were parties related to this research, including the Head of the Micro, Small and Medium Enterprises Division of the Cooperative Office, SME Industry and Trade in Subang Regency, the head / staff of the Management Section of Micro, Small and Medium Enterprises, Head / Staff of the Section for Empowerment and Development of Micro, Small and Medium Enterprises, Field Officers and Owners of Wood Processed UMKM. Based on the explanation above, the implementation of the Creative Economy Development Policy at Timber Processed MSMEs in Subang Regency has not been optimal, taking into account the dimensions of Policy Implementation because in the Resource Dimension, the number of staff is deemed not proportional to the work area, the Office of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade District Subang has budget constraints even though the Office of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Subang Regency always has the availability of office equipment, Keywords: Implementation, Creative Economy
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang R Aulia Bunga Setiarani; Nawawi, Ade; Sobari, Ahmad; Ruchendi, Hani; Nuraida, Nuraida
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2290

Abstract

Abstrak Kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Kebijakan Kurikulum Merdeka dibuat sebagai respons terhadap hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari, peneliti memilih teori Mazmanian dan Sabatier. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama yang diidentifikasi adalah implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari yang belum optimal. Temuan lapangan menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang menghambat implementasi, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor utama: (1) karakteristik masalah, seperti heterogenitas siswa dan keterbatasan infrastruktur teknologi; (2) karakteristik kebijakan, yang ditandai dengan kurang jelasnya panduan operasional; serta (3) variabel lingkungan, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kurang mendukung dan minimnya partisipasi tokoh lokal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, SDN Serangsari.   Abstract The Merdeka Curriculum, also known as the Merdeka Belajar Curriculum, is a curriculum with diverse intra-curricular learning, where the content provided to students is optimized to ensure they have sufficient time to deepen their understanding of concepts and strengthen their competencies. The Merdeka Curriculum policy was formulated in response to the results of the Programme for International Student Assessment (PISA), which indicated that 70% of 15-year-old students were below the minimum competency level in comprehending simple reading materials or applying basic mathematical concepts. This study aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari in achieving educational goals in accordance with its established vision and mission. To analyze the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari, this study employs the theory of Mazmanian and Sabatier. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including in-depth interviews with the principal, teachers, students, and parents, field observations, and policy document analysis. The data is analyzed through the processes of reduction, presentation, and conclusion drawing. Based on the findings, the primary issue identified is the suboptimal implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari. Field observations reveal several challenges hindering its implementation, which can be categorized into three main factors: (1) problem characteristics, such as student heterogeneity and limited technological infrastructure; (2) policy characteristics, marked by unclear operational guidelines; and (3) environmental variables, including socio-economic conditions that do not sufficiently support implementation and the lack of participation from local figures. Keywords: Policy Implementation, Merdeka Curriculum, SDN Serangsari.