Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REGULATIONS FOR MANAGEMENT OF WAKF ASSETS BY STAKEHOLDERS IN TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY, JAMBI PROVINCE Zainal Arifin; A. Husein Ritonga; Hadri Hasan
International Journal of Southeast Asia Vol 2 No 2 (2021): International Journal of Southeast Asia
Publisher : Yayasan Literasi Kita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47783/journijsa.v2i2.296

Abstract

In Law Number 41 of 2004 concerning waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf which regulates immovable and movable waqf to provide opportunities for those whose lives are simple but want to do good. Of the eleven City Regencies in Jambi Province, one of them is Tanjung Jabung Timur Regency. Tanjung Jabung Timur Regency has 11 sub-districts, 20 sub-districts and 73 villages (out of a total of 141 sub-districts, 163 sub-districts and 1,399 villages throughout Jambi). In 2017, the population was 222,834 people with an area of 5,445.00 km² and a population distribution of 41 people/km². The research methodology used is sociological/empirical research and uses a qualitative approach, referring to all regulations or laws and regulations relating to the legal issues under study, namely research on the norms contained in the Qur'an and Al-Hadith. The results of the study, namely the regulation of waqf property management, show that the current waqf property management regulatory system is a pattern of regulation of waqf property management which is still considered traditional-consumptive. This can be known through several aspects: Leadership, Recruitment of nazira human resources, Operationalization of empowerment, Patterns of utilization of results, and control and accountability systems.
Reformulating the Communication Model for the Rehabilitation of Drug-Related Offenders in Correctional Institutions: A Sadd Al-Dharā’iʿ Perspective Rovel Rinaldi; Hadri Hasan; Yuliatin Yuliatin; M. Hasbi Umar
DAWUH : Islamic Communication Journal Vol. 7 No. 3 (2026): November
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/dawuh.v7i3.2833

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tingginya jumlah narapidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan telah menyebabkan overkapasitas, rendahnya efektivitas program pembinaan, serta tingginya angka residivisme. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan yang masih berorientasi pada pembalasan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di sisi lain, hukum Islam melalui konsep Saddudz Dzari'ah menawarkan pendekatan preventif dengan menutup berbagai sarana yang berpotensi menimbulkan kemudaratan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan model pembinaan narapidana narkoba yang selama ini diterapkan di lembaga pemasyarakatan serta merumuskan model pembinaan yang lebih komprehensif berdasarkan perspektif Saddudz Dzari'ah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait rehabilitasi narapidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana narkoba masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya layanan rehabilitasi terpadu, lemahnya sinergi antarinstansi, serta belum optimalnya pembinaan spiritual sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Dalam perspektif Saddudz Dzari'ah, pembinaan seharusnya diarahkan tidak hanya pada penyembuhan ketergantungan, tetapi juga pada pencegahan seluruh faktor yang berpotensi mengembalikan narapidana kepada penyalahgunaan narkotika setelah bebas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi model pembinaan yang mengintegrasikan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pembinaan keagamaan, pendidikan vokasional, penguatan keluarga, serta pengawasan pascapembebasan sebagai satu kesatuan sistem pembinaan yang berorientasi pada kemaslahatan.