Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial ILJS
Akmaluddin Syahputra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama Nasrullah Abdul Rahim; Muhammad Amar Adly; Akmaluddin Syahputra
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2445

Abstract

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Fatwa Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama yang diputuskan pada tanggal 12 April 2011M/08 Jumadil Awal 1432H sebagai usulan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan terhadap isbat terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agar pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan mendapatkan legalitas terhadap status yang disandangnya. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 sudah jelas dinyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menjawab bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan, bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana pandangan para Hakim Pengadilan Tinggi Agama  Medan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 04/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang : Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama dan bagaimana penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analysis deskriftif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dianggap ada dan tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau ucapan cerai itu dilakukan di depan hakim atau di depan pengadilan, satu kali diucapkan maka perceraian itu diakui sah dan legal dengan bukti dikeluarkannya surat ikrar talak dari pengadilan (akta cerai). 2. Maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 Febri Adelia Ningsih; Akmaluddin Syahputra
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2813

Abstract

This study examines the obligations of Electronic System Providers (PSE) in protecting children in the digital realm under Minister of Communication and Digital Regulation Number 9 of 2026, as well as its review from the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law). The background is the increasing use of the internet by children in Indonesia, which brings benefits but also risks such as inappropriate content, cyberbullying, online sexual exploitation, digital addiction, and weak supervision. This regulation requires PSEs to set minimum age limits, conduct risk assessments and child-protection design, verify child users, provide parental controls, and submit to supervision and administrative sanctions. The study employs a juridical-empirical method with legal, sociological, and siyasah dusturiyah approaches, through literature review and interviews with the North Sumatra Provincial Communication and Informatics Office. The results show that these obligations align with the principles of siyasah dusturiyah, namely amanah (trust), justice, leadership, public interest (maslahah 'ammah), and maqashid al-shari'ah (objectives of Islamic law), particularly in protecting children's life, intellect, lineage, property, and honor. Thus, this regulation not only fulfills positive legal aspects but is also consistent with Islamic values in realizing comprehensive child protection in the digital era
Co-Authors Febri Adelia Ningsih Khairul Amri Muhammad Amar Adly Nasrullah Abdul Rahim