Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi
Amber Lumbantoruan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Amber Lumbantoruan
Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 (2002)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v1i2.263

Abstract

The aim of this research is knowing the amount of the differentiation between calculation net income before tax on accounting calculation and based on taxation calculation based on Taxation Bill which available. The analysis method that used is a comparation between 2 Income Statement that degree of earning after tax is being race. The statistical approachment by using T Testing Formulan that tested by 2 edge of level significant 5% and the freedom degree is n1 + n2 – 2 are the approachment that is used in measuring the amount and impact existed in the differentiation. Based on data calculation start in the year 1997 until 2000 shows that the different in earning after tax in each year in Regular Income Statement and Fiscal Income Statement. While the result of T test found that T Calculation is -1,639 and value of –t and t table are -2,447 and 2,447 so that the differentiation is in the average of earning after tax is not so affected. Bsed on the result, it may conclude that the differentiation in each year is caused by the earning depreciation method which excludes earning taxes object and cost which is not earning consume or because the permanent different and time different exist. In order to implicate it, the company may conduct the tax plan, which available to gain especially in saving outcomes and tax fiscus division must be able to supervise the Farming Tax right in order.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menyelenggarakan Pembukuan Setelah Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Amber Lumbantoruan
Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 (2001)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v1i1.271

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian empiric pada perusahaan dagang apotik di kota administrative Purwokerto. Penelitian dikhususkan kepada para pengusaha apotik. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui apakah pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan; dan (2) untuk mengetahui hubungan antara cara menghitung PPh, omzet penjualan setahun, tingkat pendidikan karyawan pembukuan, dan pengalaman karyawan pembukuan dengan minat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus, karena jumlah populasi relative sedikit sehingga sampel diambil dari semua populasi sebanyak 20 perusahaan dagang apotik. Untuk mengetahui peningkatan minat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan setelah dilaksanakannya Undang-Undang Pajak Penghasilan digunakan uji tanda wilcoxon, sedangkan model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap minat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan adalah model regresi berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan uji tanda wilcoxon menunjukkan bahwa ada peningkatan minat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan setelah dilaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian dengan menggunakan model analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel cara penghitungan pajak penghasilan terhutang, omzet (penjualan) selama setahun, pendidikan karyawan pembukuan dan pengalaman karyawan pembukuan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat wajib pajak menyelenggarakan pembukuan (yang dinyatakan dengan catatan yang disusun).
Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan badan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas Amber Lumbantoruan
Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2004)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v4i1.299

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian: (l) untuk mengetahui bentuk kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak penghasilan pasal 21 badan dalam penerapan tunjangan pajak, dan (3) untuk mengetahui apakah kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian arsip, yaitu penelitian terhadap dokumen atau arsip data yang diperoleh dari data internal perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial parametrik. Berdasarkan statistik deskriptif penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan berupa tunjangan pajak, mengakibatkan jumlah pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan penerapan subsidi pajak. Rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajakadalah 94,77 persen dari rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak. Selisih jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan penerapan tunjangan pajak adalah 5,23 persen dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Berdasarkan uji hipotesis, hipotesis pertama yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajakditolak, hipotesis kedua yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak ditolak, dan hipotesisketiga yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan juga ditolak. Kesimpulan penelitian secara deskriptif penerapan kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak penghasilan badan, tetapi jumlah perbedaan tersebut tidak signifikan.Kata kunci: Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan badan.
Co-Authors