Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 Puji Agus
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.3

Abstract

Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis ststistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasi belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhan pendapatannya dialami oleh provisi pada wilayah barat, sedangakan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018. This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period.
Strategi Sinergis Pengembangan SDM melalui Ekosistem Pembelajaran Masif Berbasis Corporate University untuk Meningkatkan Kompetensi Keuangan SPPG Puji Agus; Riyanto; Ahmad Zaky
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v6i4.475

Abstract

Program peningkatan kompetensi penyusunan laporan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi tantangan berupa skala sasaran yang besar, keragaman latar belakang peserta, dan kebutuhan penerapan kompetensi secara langsung dalam pekerjaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil penerapan ekosistem pembelajaran masif berbasis Corporate University dalam pengembangan kompetensi pengelola keuangan SPPG. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data evaluasi program yang mencakup karakteristik peserta, kompetensi sebelum dan sesudah e-learning, penguasaan empat domain kompetensi profesional, serta efikasi diri setelah pembelajaran. Perubahan kompetensi dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test terhadap pasangan respons individu yang tersedia dan memenuhi kriteria analisis. Hasil menunjukkan perubahan kompetensi yang signifikan pada 23.245 pasangan observasi, dengan rata-rata skor meningkat dari 3,125 menjadi 4,110 (p < 0,001; r = 0,744). Efek perubahan juga kuat pada kelompok Akuntan/Pengawas (N = 17.334; r = 0,728) dan Kepala SPPG (N = 5.911; r = 0,784). Penguasaan empat kompetensi profesional berada pada rentang 89,92–94,67 pada Akuntan/Pengawas dan 88,00–94,11 pada Kepala SPPG. Efikasi diri setelah pembelajaran juga menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi untuk menerapkan kompetensi dalam pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem pembelajaran masif dapat menjadi strategi pengembangan kompetensi sektor publik yang menggabungkan jangkauan digital dengan praktik, fasilitasi, komunitas, dan pendampingan untuk mengakomodasi heterogenitas peserta. The financial reporting competency development program for Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) faces challenges related to its large target population, heterogeneous participant backgrounds, and the need to apply competencies directly in the workplace. This study aims to analyze the outcomes of a massive Corporate University-based learning ecosystem for developing the competencies of SPPG financial managers. A quantitative approach was employed using program evaluation data covering participant characteristics, competency levels before and after e-learning, mastery of four professional competency domains, and post-learning self-efficacy. Changes in competency were analyzed using the Wilcoxon Signed-Rank Test based on available individual paired responses that met the analytical criteria. The results show a statistically significant change in competency among 23,245 paired observations, with the mean score increasing from 3.125 to 4.110 (p < 0.001; r = 0.744). Strong effects were also observed among Financial Accountants/Supervisors (N = 17,334; r = 0.728) and SPPG Heads (N = 5,911; r = 0.784). Mastery of the four professional competency domains ranged from 89.92–94.67 among Accountants/Supervisors and 88.00–94.11 among SPPG Heads. Post-learning self-efficacy also indicated relatively high confidence in applying competencies in the workplace. These findings suggest that a massive learning ecosystem can serve as a public-sector competency development strategy by combining digital reach with practice, facilitation, community learning, and mentoring to address participant heterogeneity.