Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Jurnal Kewarganegaraan
Y. Hartono
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PANDANGAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Kajian terhadap pandangan siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) Y. Hartono; E.Mery Christian Putri
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1346

Abstract

INTISARIPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar siswamemahami bahwa pemilihan umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatif dan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Sebagian besar siswa juga memandang bahwa anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hakpilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden(66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa perlu dilakukan pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif atau mendatangkan praktisi sehingga siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual. untuk meningkatkankinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilihKata Kunci: Pandangan, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance Y. Hartono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5580

Abstract

Abstrak Amandemen Undang Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis, modern dan sejahtera. Untuk itu perlu diciptakan penyelenggarakan pemerintahan Negara yang mendasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Lembaga Negara non structural memiliki peran yang penting dalam mewujudkan good governance, karena sebagai lembaga negara yang independen dan otonom memiliki fungsi pengawasan/monitoring dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada urgensi lembaga non struktural dalam mewujudkan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan juridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga negara non struktural menjadikan terselenggaranya good governance menjadi lebih efektif mengingat lembaga ini bersifat independen dan otonom dalam fungsinya mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjaga interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kata Kunci: Negara Demokratis, Modern Dan Sejahtera, Lembaga Non Struktural, Good Governance Abstract Amendment to the 1945 Constitution aims to create a more democratic, modern and prosperous country. For this reason, it is necessary to create a state government that is based on the principles of good governance. Non-structural State Institutions have an important role in realizing good governance, because as independent and autonomous state institutions have a supervisory/monitoring function in supporting good governance. Therefore, this study focuses on the urgency of non-structural institutions in realizing good governance. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach. The results show that the existence of non-structural state institutions makes the implementation of good governance more effective considering that these institutions are independent and autonomous in their functions to accommodate the demands of the dynamics of social, national and state life and maintain a proportional interaction between the three government actors, namely: the government, the private sector. and society. Keywords: Democratic, Modern And Prosperous Country, Non-Structural Institutions, Good Governance
Co-Authors E.Mery Christian Putri