Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya
Heru Erwantoro
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Arts Humanities

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SEJARAH SENSOR FILM DI INDONESIA Masa Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang (1916 – 1945) Heru Erwantoro
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 2, No 1 (2010): PATANJALA VOL. 2 NO. 1 MARCH 2010
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.134 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v2i1.192

Abstract

AbstrakBanyak persoalan di dunia perfilman Indonesia, salah satunya masalah penyensoran. Untuk menemukan akar permasalahan mengenai sensor film dilakukan penelitian sejarah dengan menggunakan metode sejarah. Dari penelitian ini didapatkan bahwa landasan (motif, tujuan, ideologi) yang berbeda yang diterapkan dalam penyensoran mengakibatkan hasil yang berbeda. Pada masa Hindia Belanda, dihasilkan film-film lokal yang bergenre Hollywood penuh dengan adegan seksual dan kekerasan. Film yang demikian itu, sebagai hasil dari politik pemerintah penjajahan Hindia Belanda yang menjadikan film sebagai media untuk merusak mentalistas rakyat Hindia Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sangat berkepentingan untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas guna kepentingan perang melawan Sekutu. Maka, dihasilkanlah film-film dokumenter yang berbasiskan ilmu pengetahuan sebagai media propaganda yang dapat memaksimalkan mobilisasi rakyat. Kedua pemerintahan itu tidak bermaksud membangun dunia perfilman di Hindia Belanda, mereka hanya menggunakan film untuk kepentingannya masing-masing. AbstractThere are many problems in Indonesian film cinema, which one is censorship. For found to root of the censorship film problems done by history research with history method. From result of this research, we founded that different basic of motivation, goal, and ideology which applicated in censorship to result in different produc too. Era Ducth Indies, produced local films with Hollywood genre full of sexual and violence. Those films as produc from political colonial Hindia Belanda which films as media for disturbed mentality of Hindia Ducth people. Whereas era Japanese, the government needs support from the people for war winning versus America. So that, era Japanese occupation produced documenter films which siences based as propaganda media which can be maxima mobilization the people. Two of government not means to develop films sector, they use film only for interesting by self.
HARI JADI KOTA JAKARTA Heru Erwantoro
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 1, No 3 (2009): PATANJALA VOL. 1 NO. 3 SEPTEMBER 2009
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.785 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v1i3.250

Abstract

AbstrakSejak tahun 1956, tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Ironisnya, sejak itu pula, penetapan itu menjadi polemik di antara para ahli sejarah dan pengamat sejarah. Pada konteks inilah, penelitian sejarah dapat mencarikan solusi untuk mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan.Melalui penelitian sejarah ini, dilakukan beberapa langkah yang meliputi: (1) penelusuran literatur untuk mendapatkan data baru yang dapat dijadikan fakta baru, (2) Mengkaji kembali pendapat para ahli agar dapat diketahui akar permasalahan dari kontroversi yang selama ini terjadi, (3) dilakukan intrerpretasi baru. Dari penelitian sejarah ini, akhirnya, dapat ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya dan dapat dicarikan solusi untuk mengakhiri kontroversi yang berkepanjangan.  AbstractSince 1956, June 22nd was celebrated as Jakarta City’s birthday. Ironically, since the beginning this matter still on dispute between the history exprets and history observer. On this context, an history research is expected to give a solution to end this prolonged controversy.Throught this history research, there are some steps to do i.a. (1) literature investigation to get new data for proofing as new facts, (2) re-study the experts’ opinion as a root of controversy, (3) choose a theory which could explain the problem, (4) get the new interpretation done. From that history research, finally there will be a real source of problem and the final solution to end this prolonged controversy.
SEJARAH SINGKAT KERAJAAN CIREBON Heru Erwantoro
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 4, No 1 (2012): PATANJALA VOL. 4 NO. 1 MARCH 2012
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.289 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v4i1.130

Abstract

AbstrakAdanya kecenderungan beberapa daerah yang dahulunya merupakan pusat kerajaan untuk membentuk provinsi sendiri merupakan fenomena yang muncul di era reformasi. Di Jawa Barat, setelah Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk Provinsi Banten, kini giliran  Cirebonberkeinginan juga untuk memisahkan diri dan membentuk provinsi tersendiri. Adanya fenomena  untuk memisahkan diri itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan wilayah-wilayah yang  dahulunya pernah menjadi pusat kerajaan? Berbagai persoalan masa kini sesungguhnya dapat dimengerti dan dicarikan solusinya melalui pendekatan ilmu sejarah. Begitu juga dengan fenomena keinginan Cirebon untuk membentuk provinsi sendiri. Dari penelusuran sejarah dapatlah dikatakan bahwa  momentum reformasi dan otonomi daerah mendorong para elit Cirebon bernostalgia dengan masa lalu. Romantisme akan masa keemasan Kerajaan Cirebon menjadi model ideal untuk membangun wilayah Cirebon dan sekitarnya  di masa yang akan datang. Memang pada masa keemasan Kerajaan Cirebon, Cirebon mengalami perkembangan yang pesat dalam segala bidang kehidupan.  Abstract After reformation, some regions that were previously kingdoms claimed their status for province. First, Banten in the Province of West Java has succeeded in doing it and Cirebon is following to do the same. This is very interesting: claim for separation emerged from regions that were previously great, independent kingdoms. What is really happening? The author conducted history method to seek solution for this problem. The result shows that the elites of Cirebon court want to revive old glory of their kingdom when it experieced many great achievements in almost every areas of life. Those glorious time become model for them to build future Cirebon. This romanticism has been driven by political situation, especially reformation and regional autonomy.
SENSOR FILM DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA Dalam Perspektif Sejarah (1945 – 2009) Heru Erwantoro
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 3, No 2 (2011): PATANJALA VOL. 3 NO. 2 JUNE 2011
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.054 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v3i2.283

Abstract

AbstrakBanyak persoalan di dunia perfilman Indonesia, antara lain masalahpenyensoran, khususnya periode 1945 – 2009. Penelitian masalah tersebut dengan menggunakan metode sejarah menunjukkan, bahwa penyensoran film yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia didasarkan atas kepentingan politik dan kekuasaan pemerintah. Dalam praktik penyensoran, film masih dilihat sebagai sesuatu yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara. Film belum dilihat sebagai karya seni budaya, akibatnya, dunia perfilman nasional tidak pernah mengalami kemajuan. Hal itu berarti penyensoran film yang dilakukan pada periode tersebut, pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, sensor merupakan manifestasi kehendak pemerintah untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan masyarakat Eropa di mata masyarakat pribumi. Begitu juga sensor pada periode 1945 – 2009, sensor pun lagi-lagi menjadi ajang perwujudan politik pemerintah, tanpa mau memahami film dari persfektif para sineas. Kondisi itu masih ditambah lagi dengan mudahnya pelarangan-pelarangan penayangan film yangdilakukan oleh berbagai kalangan. Bagi para sineas, sensor fim hanya menjadi mimpi buruk yang menakutkan. AbstractThere are many issues in Indonesia’s movie industry. One of them is censorship,especially in the period of 1945-2009. This researh, supported by method inhistory, shows that censorship done by the government was based on political and governmental interests. The government thought that films could harm the society and the state as well. They do not think films as products of art and culture, ending up in the stagnancy in Indonesia’s movie industry. This situation more or less is similar to what happened in the time of Dutch colonialism. During that time censorship was manifestation of government policy in showing the credibility of European government and society before native Indonesians. During 1945-2009 censorship was also manifestation of government’s political policy without understanding films from the filmmaker’s point of view. Not to mention the movement to easily ban films by various group in the society. Censorship is a nightmare for filmmakers. 
Co-Authors